DEMOKRASI,ANAK MUDA dan BUDAYA POPULAR
Negara itu kan seperti kereta. Penumpang kereta bisa diumpamakan seperti warga negara. Di dalam kereta ada orang berbagai latar belakang dan status, tapi semua punya punya harapan untuk sampai ke tujuan! Demikian kira-kira argumen salah seorang pelajar yang ikut kompetisi fotografi , yang bertema "Cermin Demokrasi dalam Foto" milik Proyek CIVED akhir tahun lalu di hadapan panel juri. Sang pelajar, dengan karya foto kaki-kaki penumpang kereta yang sedang berdiri berdesakan itu akhirnya memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tersebut.
Sebuah film pendek yang mengisahkan tiga orang anak yang menulis surat kepada Presiden SBY . Ketiga anak itu menggugat dengan gaya yang lugu tiga kasus; lumpur Lapindo, diskriminasi agama dan keluarga korban kasus Trisakti. Masing-masing anak itu mengirimkan surat mereka melalui kapal kertas di kali yang kotor, dan bermimpi kiranya sang Presiden mau memperhatikan suara mereka. Film diakhiri dengan adegan seorang ibu yang sewot karena banyaknya surat yang nyangkut di kali. Inilah karya pelajar yang memenangkan kategori film terbaik dalam kompetisi film pendek anak muda awal September kemarin. Sang pembuat film mencoba mengkomunikasikan bahwa demokrasi itu harusnya menyelesaikan persoalan rakyat, dan bukan berakhir di tempat sampah.
Kedua karya tersebut, dari sisi tekhnis sudah sangat memadai. dari sudut isi juga sangat luar biasa. Betapa mengagumkan refleksi anak-anak itu tentang demokrasi, di luar dugaan dan tak terbayangkan. Memang tidak semua anak-anak itu mampu menghasilkan karya yang memuaskan, kebanyakan larut dalam budaya popular yang seringkali meaningless. Beberapa karya film pendek itu misalnya, kentara sekali mencoba menjiplak budaya (adegan) sinetron yang dangkal. Ada pula yang memahami demokrasi sebagai nasionalisme/romantisme (semu) belaka.
Demokrasi memang bukan soal mudah untuk didefinisikan, apalagi dipraktekkan. Sering ia disandera menjadi hanya sekedar slogan, diputar balikkan sedemikian rupa untuk melegitimasi kepentingan. Di sekolah, demokrasi dipasarkan bersamaan dengan pendidikan kewarganegaraan yang isinya melulu tanggung jawab, definisi dan jargon. Nyaris beku karena sempitnya ruang berdiskusi, hampir sulit meletakkannya dalam konteks keseharian yang mudah dipahami. Sekolah dalam banyak hal seringkali malah menjadi tempat dimana demokrasi dibuat mati muda. Ranah publik dan mungkin keluarga, juga bukan tempat dimana pemahaman dan tabiat demokratik dikecambahkan atau dipraktekkan. Maka tidak mengherankan, jika pemahaman dan praktek demokrasi menjadi sesuatu yang mewah untuk ditemukan. Lihat saja media massa dan produknya, lihat pula perilaku kita di jalanan, parlemen kita, birokrat dan sebagainya. Sungguh sulit menemukan role model atau best practisses yang bisa kita banggakan. Saya sendiri pernah dikagetkan oleh statement seorang anak SMP dalam sebuah FGD untuk riset, sang anak berujar: ' demokrasi kita cuma menghasilkan maling, lebih enak jaman Pak Harto!" Kaget? Ya saya kaget, anak itu masih duduk di tahun awal sekolah dasar ketika Soeharto tumbang. Praktis dia tidak mengalami zaman kegelapan demokrasi selama orde baru. Tentu dia tidak bisa dipersalahkan karena orde reformasi memang belum memberikan manfaat bagi dia, keluarga dan komunitasnya. Statement itu memang layak didebat, tapi sungguh mengkhawatirkan fakta tentang realitas persepsi yang dimiliki oleh banyak anak remaja.
Anak muda kita sekarang, seperti juga anak muda di zaman dan peradaban manapun memang cenderung emosional, dangkal dan mau serba instant. Tetapi ada yang berbeda, zaman sekarang anak-anak muda dibombardir oleh tekhnologi informasi global yang intens. Ini sesuatu yang tidak dialami oleh anak muda zaman dulu. Trend setter masa kini begitu banyak, bisa dari mana saja, terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. Berbeda dengan zaman dulu yang serba terbatas dan lambat. Kebudayaan popular yang ada sekarang berkembang dari gempuran terus menerus, konstan dan dari berbagai arah terhadap alam sadar dan bawah sadar anak muda. Yang menjadi soal adalah defisit contoh baik yang ada di masyarakat kita saat ini.
Lantas bagaimana menyiasati persoalan ini? Jika demokrasi kehilangan fondasi kebudayaan dan agen-agen pembaharunya, apakah kita punya harapan? Jawabanya adalah, ya, kita masih punya harapan. Terbukti dari kedua kompetisi di atas, anak muda juga punya kemampuan untuk memahami, merefleksikan dan mempraktekkan demokrasi. Hanya saja, perlu kerja keras semua pihak agar praktek-praktek dan pemahaman yang benar mendapatkan tempt dalam etalase kebudayan popular saat ini. Ini berarti siapapun yang berkepentingan membangun jejak demokrasi bangsa ini, hendaknya berbicara dalam budaya/idiom dan saluran yang menjadi domain anak muda jaman sekarang. Dengan anak muda, kita harus menyentuh hatinya. Berbicara dari hati ke hati, dengan begitu pikiran lebih mudah diajak berdialog. Sebab jika tidak, kasihan mereka mewarisi perilau buruk kita, utang-utang kita, hutan gundul dan bumi yang kita cabik-cabik. Jika mereka berani bersuara dan terlibat maka kita mau tak mau harus memperbaiki diri kita, sekarang juga!






saya agak setuju dengan pemikiran akang dalam mengejawantahkan demokrasi, anak muda dan budaya popular.
namun persoalannya, bukan terletak di sana, kang. masyarakat di Indonesia umumnya hanya melaksanakan kelatahan demokrasi.
ini terlihat dari beberapa kasus yang terjadi. secara umum, mereka bukan menuntut pembaharuan sistim ketatanegaraan yang tertutup menjadi transfaran. tapi lebih kepada penuntutan hak-hak sebagai warga negara yang pernah didolimi.
mungkin pihak lain dengan penuntutan seperti itu, dinamakan demokrasi. begitu pun kreatifitas anak muda, yang tengah mencari identitasnya di tengah-tengah budaya populer.
ini bentuk apresiasi terhadap perkembangan jaman yang memang masyarakat kita, belum pernah memiliki pijakan atau landasan. (Comment this)