The Power of Communication

Sepintas, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak dalam penentuan calon legislatif bisa dilihat sebagai sebuah terobosan. Putusan itu, paling tidak secara harfiah sudah sejalan dengan semangat vox populi vox dei…suara rakyat adalah suara Tuhan. Dengan putusan itu maka setiap suara menjadi benar-benar berarti dan menentukan.

Akan tetapi, tak urung menurut saya putusan tersebut seperti berjarak dengan realitas sosial dan politik yang ada. Yang pertama, putusan tersebut menggugurkan semangat affirmative action yang memberikan peluang proporsi keterwakilan perempuan yang lebih sehat di lembaga legislatif. Sebuah upaya  social and political engineering untuk mengubah kultur, struktur dan pola relasi serta out put lembaga legislasi. Sebuah lembaga yang sejauh ini terus didominasi oleh para politisi pemburu kuasa dan uang, yang bukan kebetulan dikuasai oleh semangat dan laku patriarch. Fakta bahwa belum ada legislator perempuan yang terjerat KPK dan gugatan terhadap proses serta out put legislasi adalah amunisi para pengusung affirmative action ini. 

Ketiga, putusan MK ini mendorong liberalisasi luar biasa dalam dunia politik kita. Politik kita sekarang tidak ada bedanya dengan Amerika atau Inggris yang telah jatuh bangun selama ratusan tahun hingga sampai ke bentuknya yang sekarang. Dengan putusan ini, pencalegan sangat bersifat transaksional dimana mencalonkan diri hampir sama dengan “menjual diri”seperti bubuk deterjen atau sebungkus rokok. Pencitraan dan pemasaran politik menjadi sandaran karena siapapun dan dengan latar belakang apapun bisa menjadi legislator, tak peduli mampu atau tidak. Tak heran, yang menjamur sekarang ini adalah spanduk dan baliho yang saling tumpang tindih. Dalam pasar (politik) semua ada harganya, pemilih berpotensi untuk cenderung bersikap transaksional…..saya dapat apa atau berapa? Akibatnya, ongkos politik pun membengkak, terutama untuk caleg DPR RI dan DPR Provinsi dengan dapil yang luas. Jika ongkos membengkak maka wajar saja jika nanti mereka meminta return yang besar pula. Pasca pencoblosan, transaksi politik (suara) sangat mungkin terjadi antar caleg maupun antara caleg dengan penyelenggara pemilu, terutama di tingkat PPK dan Kab/Kota. 

Nah, tiga alasan itu saja sudah cukup membuat miris. Belum lagi kemungkinan bahwa lembaga legislasi periode ini semakin kurang berkualitas, yang akibatnya bisa kemana-mana. Produk legislasi yang merusak lingkungan, jauh lebih buruk dari yang sudah-sudah. Kurang peka terhadap kebutuhan rakyat, korup, gampang dilobby dan sebagainya. Semuanya akan bermuara pada kemuakan rakyat dan semakin menurunnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi, bukan sekedar parpol atau legislatif. Apakah semua ini akan terjadi? Wallahualam, let us just wait and see. Mudah-mudahan tidak, tapi siapa yang bisa menjamin?