The Power of Communication

Banjir datang lagi!!! Puluhan ribu rumah, bangunan dan aset lainnya diterjang air dan terendam selama berhari-hari. Ratusan ribu warga mengungsi, anak-anak dan lansia terkapar sementara kegiatan produktif jutaan warga Jabodetabek lumpuh tak berdaya. Seperti banjir-banjir sebelumnya debat pun meruyak tentang siapa yang salah. Lempar tanggung jawab berlangsung gencar seiring tebar pesona para selebritis, pejabat publik dan politisi. Hanya saja kali ini kesalahan lebih banyak ditimpakan kepada cuaca yang tidak bersahabat dan tentunya "air" yang datang tanpa diundang. Banjir kali ini betul-betul luar biasa karena menenggelamkan hampir 70% wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Sungguh mengherankan bahwa fenomena yang sudah berlangsung ratusan tahun ini masih terus mengancam warga Jakarta tanpa terlihat penanganan berarti dari para gubernur yang sudah silih berganti. Bahkan rencana pengendalian air yang sudah ada sejak jaman baheula juga belum terealisasi hingga saat ini. Pemerintah dan warga Jakarta seperti keledai dungu yang berulang-ulang jatuh di lubang yang sama. Bukan saja keandalan manajemen yang seperti bebek dungu, kepekaan pemimpin pun seperti semakin tumpul dan memalukan. Lihat saja komentar Menkokesra yang beranggapan bahwa warga Jakarta sebenarnya riang gembira karena jadi punya kolam renang seluas Jakarta, sehingga pemberitaan media dianggap terlalu hiperbola. Bahkan para elit sempat-sempatnya menggunakan momentum ini untuk keuntungan popularitas pribadinya, lihat saja kasus Sutiyoso yang dengan gayanya menelpon sekretaris kabinet untuk minta izin membuka pintu air manggarai. Sebuah sinetron murahan yang benar-benar tidak layak dipertontonkan saat rakyat sedang berjuang menyelamatkan nyawa dan harta bendanya dalam ketidakpastian.

Banjir kali ini menelanjangi borok perencanaan pembangunan terutama kebijakan tata ruang pemerintah propinsi DKI dan lemahnya kepemimpinan di tingkat nasional. Di era otonomi ini daerah mengeksploitasi segala peluang yang tersedia untuk meningkatkan PAD. Hasilnya, Jakarta pun dipenuhi lautan beton pemukiman, mal dan gedung-gedung lainnya karena proses perizinan dan pajak menghasilkan pemasukan yang luar biasa bagi pemerintah. Dalam upaya mengejar fulus, pertimbangan keseimbangan ekologis pun dilabrak bahkan jika perlu amdal pun disingkirkan. Di sisi lain upaya penataan sistem pengeloalaan air pun tak juga membaik terbukti dengan tersendatnya upaya pembangunan banjir kanal timur yang design nya sudah dibuat sejak kompeni masih bertahta di Batavia ini. Di saat krisis terjadi tidak ada bangunan mekanisme penanggulangan yang efektif sehingga berubah menjadi bencana karena respon pemerintah seperti orang linglung yang baru dikejutkan dari tidurnya. Tidak ada terobosan inovatif dari pemerintah hingga akhirnya publik harus menjalankan proses kreatifnya sendiri untuk survive.

Menurut hemat saya sudah saatnya pemerintah mempercepat proses legislasi RUU Tata Ruang yang terus terkatung-katung, ini lebih penting dari RUU APP yang heboh itu. Kewenangan Jabodetabek dalam pengelolaan tata ruang hendaknya diambil alih oleh badan independen yang diperluas dari komposisi BKTRN yang ada saat ini. Di sisi lain tekanan terhadap Jakarta sebagai "segala" PUSAT harus dikurangi dengan distribusi alokasi pembangunan dan kegiatan ekonomi yang lebih seimbang dengan daerah penyangganya dan dengan propinsi lain di Indonesia. Sejalan dengan itu sistem transportasi haruslah dikembangkan sedemikian rupa untuk mendukung penyeimbangan distribusi beban ini. Pemerintah harus memperbaiki skema komunikasi publiknya untuk melakukan social marketing yang tepat terhadap berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan 'air'. Tersendatnya proyek BKT, bersikerasnya rakyat untuk tinggal di bantaran sungai, hilangnya resapan air dan sebagainya yang mengakibatkan rusanya keseimbangan ekologis adalah buah dari lemahnya social marketing, bobroknya kemampuan manajemen pemerinah, rendahnya penegakan hukum dan tidak adanya kepemimpinan sosial dan politik yang mampu mengubah perilaku warga Jakarta. Sudah saatnya warga Jakarta mengubah kebiasaan hidup tinggal di rumah RSS menjadi budaya rumah susun yang irit tanah. Jika ingin rumah tradisional silahkan bangun di kampung masing-masing atau pergilah berlibur ke kampung halaman sekali setahun. Komunikasi politik yang baik diperlukan untuk membangun kesadaran publik, menghindari kehilangan nyawa dan kehilangan harta benda, memobilisasi energi dan menangani bencana maupun dalam pemulihan sesudahnya. Saat ini, entah apa yang dilakukan oleh pemerintah!

SBY mutung. Sengatan mantan Presiden Megawati yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan bahwa SBY lebih banyak menghabiskan energi untuk "jaga image"dibanding berbuat kongkrit benar-benar menampar muka sang presiden. Tak pelak sang presiden hasil pemilihan umum langsung pertama ini bak kebakaran jenggot menanggapi kritik pedas ini. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini?

SBY dan Megawati adalah dua orang pemimpinan dengan personal dan leadership style yang berbeda. Personality dan langgam merka adalah hasil dari perkawinan latar belakang budaya, kejiwaan dan konteks politik yang berbeda pula. Keduanya berada pada sisi ekstrim dalam berbagai bidang terutama perilaku dan komunikasi politik. Keduanya bukan tipe ideal dalam transformasi politik yang sedang terjadi dalam masyarakat Indonesia sepulh tahun terakhir.

Presiden SBY sebagaimana sudah saya bahas sebelumnya adalah produk pemimpin yang dilahirkan oleh metode komunikasi politik modern. Strategi dan pendekatan komunikasi politik yang dilakukan SBY sebelum maju dalam pilpres, selama kampanye sampai hari ini begitu canggih dan sangat text book. Kita bisa lihat bagaimana dia mampu menjadikan insiden "jendal anak-anak"menjadi sebuah kapital politik, mendramatisir inseiden tersebut untuk menggalang simpati dari publik Indonesia yang memang doyan sinetron. Lihat pula bagaimana dia memainkan komunikasinya lewat political ads, bernyanyi dalam kampanye, statement media dan personal appereances. Semuanya sangat canggih dan dikelola dengan baik. Simak pula berbagai kebijakan yang dilahirkan untuk menjaga popularitas seperti pembagian dana langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Dalam soal image, SBY is the best.

Tetapi satu hal yang tidak bisa diubah oleh SBY adalah kepribadian dasar yang bersangkutan sebagai seorang peragu yang selalu mencoba mengulur waktu dan memelihara harmoni untuk memenuhi kebutuhan psikologis bawah sadarnya. Ini ditambah lagi dengan fakta bahwa dia tidak memiliki kapital politik memadai untuk mendukung kekuasaannya sebab kabinetnya dipenuhi kekuatan politik riel yang praktis menghambat dan menyandera kemampuannya mendeliver policy. Akibatnya berbagai keputusan politik dan kebijakan pemerintahnya menjadi tidak jelas dan merugikan. Belum lagi birokrasi yang menopang pemerintahannya juga masih belum profesional dan perlu direformasi. Hal mana yang juga dialami oleh 3 presiden pendahulunya. Dalam situasi seperti ini sangat masuk akal jika dia lebih berkonsentrasi pada citra politik.

Di sisi lain, Megawati lahir dari kultur perlawanan dimana bicara saja bisa menjadi masalah. Kita tentu ingat bahwa keluarga Bung Karo mengalami tekanan luar biasa sejak pemerintahan Soeharto dan puncaknya dalam Kongres PDI di Medan dan KLB Surabaya serta kasus 27 Juli. Sikap diam Megawati adalah bentuk terbaik dalam mensiasati political survival pada masa Soeharto. Tetapi ia menjadi kontra produktif ketika Mega telah menjadi Presiden, silence is golden bukanlah pilihan terbaik di saat negeri sedang mengalami kekosongan kepemimpinan dan kebingungan politik setelah tumbangnya Soeharto dan Orde Baru. Kekecewaan orang pada Megawati sebenarnya bukanlah karena kinerjanya buruk tetapi komunikasi politik yang jeblok karena kelemahannya sendiri dan digunakannya situasi ini oleh lawan-lawan politiknya tanpa klarifikasi yang memadai. Dalam situasi dimana masyarakat sangat membutuhkan dongeng dan pendongeng karena budaya TV, sikap diam adalah sikap yang salah.

Persoalan SBY adalah karena dia berorientasi pada citra disaat publik membutuhkan kebijakan untuk menjawab persoalan-persoaln riel. Seharusnya SBY menggunakan popularitasnya untuk memperjuangkan berbagai kebijakan politik yang dibutuhkan oleh publik, bukan untuk melarikan diri dari ketidak mampuannya mengelola kekuasaan. Setelah memangkan pemilu, komunikasi politik SBY seharusnya diarahkan pada upaya mobilisasi dukungan untuk mendeliver dan bukan semata untuk mendapatkan hasil polling yang baik. Saat ini SBY sedang mendekati titik frustrasi sementara pemilu semakin mendekat dan konstalasi politik pasti akan berubah, belum lagi bencana yang silih berganti dan tuntutan perombakan kabinet yang datang tiada henti.

Di sisi lain, persoalan Presiden Megawati adalah ketidakmampuannya mengkomunikasikan dan memasarkan arah dan kebijakan politiknya secara langsung kepada masyarakat. Dalam pertemuan-pertemuan internal baik pemerintahan maupun dalam partai, Megawati tidak menunjukkan sama sekali kesulitan berkomunikasi. Tetapi di depan publik terutama media Megawati seperti kehilangan mood dan kapasitas. Strategi yang dipilih untuk pelit bicara dan sedikit bekerja tidak tepat dalam kondisi psikologis masyarakat pada masa kepemimpinannya. Lihat saja berbagai wawancara yang dilakukannya pada saat pilpres, sebuah bencana dari sudut pandang komunikasi politik. Begitupun berbagai polling menunjukkan bahwa popularitasnya justru membaik pada masa-masa itu. Sungguh sayang bahwa kelemahan ini tidak dielaborasi secara baik oleh Mega dan para pendukungnya.

Akhir kata, komunikasi politik dan citra sangat dibutuhkan dalam pertarungan politik modern terutama dalam masa kampanye. Setelah pemilu, komunikasi politik dan citra dibutuhkan untuk mampu menjalankan kebijakan dengan baik dan mendapatkan dukungan massa melalui constant campaigning selama memerintah. Seorang pemimpin yang baik harus bisa menjaga keseimbangan dan memilah mana komunikasi politik untuk citra dan mana untuk delivery, kapan dilakukan, lewat medium apa dan apa sasarannya. Tanpa itu, yang lahir hanya pengalaman buruk versi SBY atau Megawati. Mungkin para politisi kita harus banyak belajar dari Bill Clinton dan Tony Blair. Mereka para pemimpin yang populer tetapi juga mampu melakukan delivery!