The Power of Communication

Dua minggu terakhir jagad politik dan media diramaikan oleh isu seputar Perda Syariat, Abu Bakar Basyir dan Kelompok Fundamentalis. Sekitar 56 orang parlementarian dari berbagai partai mempertanyakan keberadaan lebih dari tiga puluh daerah tingkat dua yang memberlakukan perda berdasarkan syariat Islam. Wacana ini terkait dengan insiden Purwakarta antara kelompok FPI cs dengan Gus Dur dan momentum Harlah Pancasila 1 Juni.

Adalah realitas bahwa tekanan politik untuk pemberlakuan Syariat Islam akan terus muncul sebab kubu politik di negeri ini masih terbelah antara ideologi agama (Islam) dengan ideologi nasionalis (sekuler). Tekanan ke arah itu adalah niscaya dan tidak bisa dinafikan begitu saja. Persoalannya adalah bagaimana hal itu dikelola sehingga tidak menjurus kepada perpecahan, sehingga perlu didiskusikan sampai sejauh mana perda-perda atau aturan lain yang berlandaskan satu pemahaman agama bisa ditolerir agar menjadi energi positif untuk kemajuan dan bukannya sebagai cikal bakal kehancuran. Perlu dipahami bahwa rumah bernama Indonesia ini hanya bisa bertahan ketika semua kelompok mendapatkan ruang hidup dan berkembang, jika tidak maka keterpurukan bahkan balkanisasi akan hadir dari benturan ideologi dari dalam tanpa harus ada campur tangan pihak luar.

Adalah hal yang menyedihkan bahwa di tengah keterpurukan bangsa ini, kita justru melupakan hal-hal yang mendasar untuk mendobrak kebuntuan yang ada. Persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah hal-hal yang brkaitan dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari harga-harga (bahan pangan, transport, bahan produksi dan sebagainya) hingga persoalan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dll). Belum lagi soal lapangan kerja, akses terhadap modal dan kemudahan berusaha hingga penegakan hukum dan persoalan keadilan. Pemerintah kesulitan dan tidak memiliki terobosan atas persoalan-persoalan di atas dan DPR tidak punya energi kreatif dalam melakukan koreksi dan memberikan solusi.

Ini adalah hal-hal yang tidak terlalu dipersoalkan oleh kelompok yang melakukan advokasi politik theokrasi. Mereka lupa bahwa bagi masyarakat yang kelaparan dan tidak punya pekerjaan, agama bukanlah sesuatu yang prioritas. Perjuangan untuk masyarakat yang berakhlak dan bermoral tinggi tidak akan tercapai ketika orang masih sibuk dengan soal-soal survival, ketika korupsi dan pembengkokan ukum merajalela.

Sebaliknya kaum nasionalis (sekuler) juga tidak bisa hanya berparadigma "pokoke" NKRI, mengabaikan fakta ketidak adilan dan pengabaian agenda-agenda kesejahteraan. Meminjam kalimat Romo Mangun, buat  apa merdeka dan berdaulat kalau tidak mensejahterakan? Nasionalisme haruslah relevan dan esensial dan tidak dogmatis kalau tidak mau kehilangan relevansi. Nasionalisme harus mampu memberi jawaban atas realitas kekinian dan visi ke depan. Tanpa itu, nasionalisme itu tidak punya daya hidup.

Mayoritas muslim di negeri ini, jika jumlah pengikut kelompok fundamentalisme hendak dibandingkan dengan kelompok mainsream tidaklah terlalu hirau dengan aturan berdasarkan syariat atau tidak. The silent majority umat islam sebagai mana diungkapkan Moeslm Abdulrachman tidaklah in favor syariat Islam. Tetapi tekanan untuk iu tidaklah boleh dipadamkan dengan kekerasan. Bahkan FPI atau Laskar Jihad punya hak hidup sepanjang mereka tidak melanggar hukum. Membubarkan mereka secara serampangan bisa berdampak buruk terhadap demokrasi dalam hal ini hak bersuara dan membentuk kelompok.  Pemerintah dan aparat hukum hendaknya bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran sebab pembiaran akan berdampak pada eskalasi konflik yang tidak diharapkan. Cukuplah sudah para elit keamanan dan politisi menjadikan isu agama sebagai mainan politik.

Demokrasi kita sedang mencari bentuknya dan dalam perjalanan ini peluang pada kembalinya otoritarianisme masih terbuka jika politisi sekarang tidak mampu membawa perubahan. Kita semua juga harus berpartisipasi dan tidak boleh jerih bersuara, sikap bungkam hanya akan membuat keadaan menjadi tidak terkendali. Politisi kita baru kembali sekolah setelah drop out selama 32 tahun, perlu dorongan yang kuat dari publik supaya mereka belajar dengan cepat!

Indonesia kembali berduka. Ribuan nyawa melayang sia-sia, meregang nyawa secara mengenaskan di bawah puing-puing. Sebagian jiwa melayang karena lambannya penanganan, infrastruktur medis dan kurangnya persediaan darah jadi penyebab utama.

Kapan negeri ini belajar dari berbagi petaka yang susul menyusul. "Pacific Ring of Fire", itu julukan untuk gugusan pulau-pulau di republik ini karena struktur lempeng bumi yang mudah bergeser. Tetapi tidak pernah ada kesadaran kultural, institusi maupun policy untuk membuat kita siap menghadapai bencana. Ini negeri salah urus, a failure state dalam banyak hal terutama berkaitan urusan publik. Dengan situasi seperti ini kita hanya bisa terus menerus mengurut dada, biasakan diri dengan kehancuran karena kita memang terus menggali kubur sendiri sebagai bangsa.

Gempa Yogya, katanya karena Nyi Roro Kidul marah di selatan. Dia jengkel melihat kelakuan petinggi negeri yang sibuk ber-camping- ria di Utara (Merapi), suara gitar dan nyanyian riang SBY katanya mengganggu sang penguasa laut selatan. Tapi itu mungkin klenik, yang bkan klenik adalah bisik-bisik di selatan. Katanya, beberapa jam setelah gempa ada tawaran untuk membuat citra satelit lokasi yang mengalami bencana. Kebetulan sebuah satelit canggih milik Paman Sam melintas di atas langit Indonesia, dengan uang sekitar 600 juta rupiah maka kita akan punya gambar yang cukup untuk mengetahui lokasi yang hancur sehingga penanganan darurat bisa difokuskan. Tetapi apa yang terjadi, SBY tidak berani mengambil keputusan sehingga lewatlah kesempatan itu. Hal ini terjadi lagi dua hari kemudian, ketika satelit akan melintas maka tawaran disodorkan. Lagi-lagi SBY menolak. Entah apa yang ada dibenaknya, begitu sulitkah mengeluarkan enam ratus juta rupiah untuk menolong rakyat sementara trilyunan rupiah dikorupsi di seantero negeri? Entah ini berita benar atau tidak tapi itulah kabar yang bereda di kampung Senayan.

Pemerintah berencana membangun reaktor nuklir beberapa tahun ke depan. Dengan status rawan bencana, perilaku korup, etos kerja yang buruk, rencana ini seperti meletakkan bom di kamar tidur kita. Ini isu yang sulit, ditingkat elit dan khalayak awam dukungan terhadap rencana ini cukup besar. Banyak orang mensinyalir ini karena efek kasus Iran dengan reaktor nuklirnya. Sungguh kompleks, kita lagi-lagi menggali kubur sendiri. Fu burung setiap saat siap meledak menjadi bencana tapi tak ada tindakan yang sistematis untuk mempersiapkan diri. Ahh, ini memang negeri yang sulit untuk bisa hidup tentram dan percaya kepada pemerintah.