PILKADA ACEH DAN DEMOKRASI KITA
Sebuah kejutan yang tidak mengejutkan datang dari tanah rencong. Pasangan calon gubernur independen kelihatannya sudah hampir pasti memenangi pilkada NAD. Sungguh banyak pesan yang disampaikan oleh para pemilih di Aceh lewat pilkada kali ini. Pertama, rakyat Aceh memilih pentolan pergerakan sosial politik Aceh yang memang tinggal di sana dan mengalami sendiri pahitnya perjuangan melawan hegemoni Jakarta. Ini sebuah pesan politik penting bagi para petinggi gerakan Aceh yang selama ini lebih banyak melakukan aksinya dari negeri dingin di benua Eropa yang nun jauh di sana. Mungkin sebuah keharusan bahwa gerakan diplomasi dan kampanye masalah Aceh selama in mereka lakukan dari seberang laut agar efektif. Tetapi para petinggi GAM itu gagal menangkap dinamika yang berkembang di tingkat akar rumput sehingga komunikasi politik yang mereka bangun gagal membangun persepsi bahwa mereka siap berkeringat di Aceh. Hal ini tentu sangat berbeda dengan Timor Leste yang memilih para petinggi pasca referendum dari kalangan pergerakan di luar negeri.
Kedua, pilihan pada aktifis muda Irwandi-Nazar adalah sebuah sinyal politik pemilih di Aceh bahwa mereka ingin memulai sebuah awal baru dengan calon yang tidak terlibat dengan masa lalu. Sebuah harapan akan perubahan dan kesegaran dalam jajaran pelaku kekuasaan ke depan. Rakyat Aceh yang telah sekian lama hidup dalam ketidak pastian tidak ingin kehidupan mereka ke depan dkelola oleh orang-orang yang melakukan business as usual! Mereka ingin pendekatan baru dan pemikiran baru.
Ketiga, memilih calon dari GAM yang masih muda dibanding pentolan politisi yang sudah makan asam garam menunjukkan bahwa mereka ingin agar posisi tawar terhadap Jakarta tetap dipertahankan. Ada harapan akan moderasi perlawanan terhadap Jakarta tetapi mereka tetap tidak 100% percaya pada Jakarta. Sebuah taktik yang jitu dan menunjukkan kedewasaan pemilih Aceh.
Keempat, memilih calon independen menunjukkan tingkat ketidak percayaan pemilih Aceh terhadap infrastruktur politik yang didisain Jakarta. Partai politik yang seharusnya menjadi arena penggodokan pemimpin politik kehilangan relevansinya untuk Aceh saat ini. Mungkin saja ini ada kaitannya terhadap ketidakdewasaan dan ketidaksiapan petinggi GAM membaca tanda-tanda zaman, dan pada saat bersamaan kegagalan partai politik di Aceh memotret mood sosial amsyarakat Aceh. Ini bisa jadi awal baru bagi Aeh dan juga bisa menjadi pelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
Pertanyaannya kemudian adalah seberapa jauh pasangan ini mampu membaca keinginan rakyat Aceh, meresponnya dalam langkah-langkah konkrit yang sistematis dan selanjutnya memelihara momentum ini. Melihat kompleksitas masalah di Aceh terkait dengan rekonstrusi dan pemulihan sosial pasca tsunami dan MOU Helsinki maka besar kemungkinan mereka akan tersesat dalam pusaran persoalan sehingga lupa akan agenda-agenda utama rakyat Aceh. Untuk itu ketegasan sikap dan kejelasan visi pasangan pemimpin ini sangat dibutuhkan untuk selanjutnya dikemas dalam komunikasi politik yang segar dan implementatif. Sekarang bola ada di tangan mereka dan tidak ada jalan untuk mundur.
Bagi Indonesia, ini adalah tantangan untuk berubah. Partai politik harus memberi peluang bagi calon-calon independen yang memang memiliki visi, kapasitas dan kemauan untuk membawa perubahan bagi masyarakat yang sudah sesak dengan penderitaan ini. Mungkin saja daftar terbuka penuh untuk calon legislatif seperti yang diusulkan Presiden SBY terlalu prematur untuk saat ini, tetapi bisa saja usul ini diadopsi secara bertahap. Melihat kondisi saat ini dimana parpol masih lebih sebagai alat reproduksi elit dan paradigma lama. Memberi kesempatan luas tanpa campur tangan parpol bisa jadi juga hanya akan menghasilkan selebriti dan free rider politik. Jalan tengah yang paling masuk akal adalah memberikan persentase jumlah caleg yang dipilih berdasarkan popular vote dan membiarkan sebagian menjadi wewenang parpol. Saran SBY agar caleg sepenuhnya dipilih berdasarkan popular vote harus dikritisi karena bisa jadi tidak akan menyelesaikan masalah, malah sebaliknya bisa menjadi proses delegitimasi parpol karena hitungan politik jangka pendek. Bagi parpol, ini adalah kesempatan untuk mengubah diri agar benar-benar mencalonkan kandidat-kandidat legislatif dan eksekutif yang memang dipercaya dan disukai rakyat. Semoga!
