The Power of Communication

Kampanye politik SBY-JK pada pilpres yang lalu adalah sebuah contoh yang anyar tentang bagaimana image atau citra sangat penting dalam politik. Sebelum pilpres, SBY mendapat soroton media yang luar biasa terkait proses mundurnya dia dari kabinet. Media mendapatkan alternatif kemudian membungkusnya sebagai sebuah produk bagi publik. Sebuah tawaran atas kebekuan komunikasi politik Megawati, incumbent presiden pada saat itu.

SBY pun melangkah mulus dalam bertarung melawan nama-nama besar lain seperti Amien Rais dan Wiranto. AMien Rais adalah pasar bagi kaum modernis, muhammadyah, intelektual dan penduduk muslim kelas menengah perkotaan. Wiranto adalah pasar bagi kelompok establish dan mereka yang merindukan kestabilan dalam ketiak militerisme. Megawati sendiri punya pasar di kalangan bawah, baik urban maupun rural, kalangan berpendapatan dan berpendidikan rendah. Momentum politik yang terbungkus rapi dan menarik berkat kampanye yang efektif dan dukungan media, membuat SBY mampu mengungguli lawan-lawannya. Pemilih merasa mendapat pilihan yang secara subjektif dipersepsikan akan membawa perubahan.

Terlihat benar bahwa tim SBY sangat sadar dengan keuntungan yang ada pada figur SBY, dan mereka memainkannya dengan sangat baik. SBY mampu mendapat dukungan dari semua segmen masyarakat. Bahkan merupakan pilihan kedua dari pendukung kandidat-kandidat lainnya. SBY sendiri secara personal sangat menyadari pesona image bagi publik dan kekuatan media dalam mengkonstruksi persepsi. Terlihat betapa dia sangat media dan image consciuos dan sangat jelas lewat cara dia berjalan, berbicara, berpenampilan dan pilihan kata yang dipakainya. Semua ini mampu membius persepsi publik, merubah realitas tentang karakter dirinya sendiri dan membentuk persepsi yang dia inginkan.

Singkat kata, jadilah dia seperti figur yang dia bentuk dan bayangkan sendiri. Seorang pemimpin yang tegas, berwibawa dan akan membawa perubahan. Menjadikan Indonesia yang lebih baik, makmur, aman.....lewat jargon kampanyenya: BERSAMA KITA BISA! Berbagai cara dia tempuh dan secara serius tim nya melakukan packaging terhadap pesan serta menyasar target audiens yang jelas. Itulah sebabnya mengapa popularitasnya masih tetap tinggi hingga hari-hari ini. SBY adalah jalan tengah bagi semua pihak pada saat itu.

Tetapi setelah berkuasa dua tahun lamanya semua persepsi yang dibangun lewat pembentukan citra dan janji-janji itu mulai berbenturan dengan realitas. Realitas bahwa SBY bukanlah figur yang tegas, sebaliknya sangat peragu dan tidak bisa mengambil keputusan secara cepat. Waktu telah membuktikan betapa SBY bukanlah pemimpin yang berpihak pada rakyat sebab cara berpikir dan kebijakan yang dilahirkan pemerintahnannya ternyata malah terus membebani rakyat. SBY bukanlah figur perubahan, sebaliknya lewat bantuan JK dengan Golkarnya, SBY malah sedang mereproduksi perilaku orde baru. Mungkin ada pengaruh JK terhadap kinerja SBY secara keseluruhan tetapi tidak bisa dijadikan legitimasi atas buruknya kinerja SBY.

Berbagai janji-janji kampanye dalam pilpres kemarin akhirnya hanya jadi penghias lemari atau laci saja. Kaum miskin dan terpinggirkan tetap menjadi korban pertama dan utama dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Meskipun mereka coba disuap dengan kompensasi langsung tunai (KLT), secara keseluruhan kelompok masyarakat bawah ini belumlah membaik keadaannya. Petani dan buruh tani tetaplah jadi korban langsung dari kebijakan impor beras. Tudingan politisasi isu perburuhan terhadap tuntutan buruh yang lapar dan menderita adalah reinkarnasi dari stigma orde baru. Memburuknya angka pengangguran menunjukkan betapa SBY tidak mampu mengkapitalisasi energi produktif yang didapatkannya pasca pilpres. Banyak sekali contoh tentang kinerja atau kebijakan pemerintahan SBY yang buruk, ambil contoh kenaikan BBM yang terbesar dalam sejarah, rencana kenaikan TDL dan entah apalagi yang akan menyusul.

Lantas mengapa dulu SBY bisa terpilih? Apakah semata-mata karena popularitas saja? Diluar masalah citra, bisa dikatakan bahwa SBY saat itu mampu mengisi kesenjangan ekspektasi publik terhadap pemimpin dan situasi yang diharapkan akan terjadi. Figur SBY menemukan momentumnya dalam pasar politik yang sesuai sehingga laris manis. Itulah kenapa dia mampu menarik dukungan dari semua segmen masyarakat dan memenangkan pilpres. Tetapi patut disadari oleh SBY dan pembantunya, popularitas itu ibarat kunci untuk masuk ke dalam sebuah rumah yang tidak terawat dimana dia diharapkan mampu merubahnya menjadi rumah yang nyaman untuk ditinggali. Dibutuhkan lebih dari sekedar popularitas, butuh kerja keras dan ketrampilan untuk membuat semua penghuni rumah merasa nyaman untuk tinggal. Satu hal yang utama adalah kemampuan memberi arah dan tujuan, dalam hal ini kepemimpinan bagi rumah yang bernama Indonesia ini. Hal ini sangat tidak terlihat dalam dua tahun terakhir ini. Lack of leadership adalah persoalan mendasar SBY. Bisa jadi ini karena rivalitasnya dengan JK atau karena keadaan yang memang sangat sulit. Tetapi ini bukan alasan yang ingin didengar oleh publik sebab SBY sendiri yang berjanji dalam kampanyenya bahwa dia mampu merubah keadaan. Semua tahu bahwa keadaan tidak mudah tetapi menyalahkan keadaan bukanlah lagu yang ingin didengar publik yang dulu mendukungnya.

Masalah SBY yang lain adalah kepeduliannya yang berlebihan terhadap citra itu sendiri. Terlihat betul bagaimana dia menikmati perhatian media maupun "reality show" yang diciptakannya sendiri. Citra dibangun berdasarkan kompetensi tertentu dan merupakan resultan dari berbagai tindakan sebelumnya. Berbagai tindakan, ucapan dan keputusan yang dilahirkan selama dua tahun terakhir ini jelas bertentangan dengan citra sebelumnya maupun citra yang ingin dibentuknya di benak pemilih untuk pilpres selanjutnya. Citra yang tidak dibangun berdasarkan kompetensi dan realitas saja tidak akan bertahan lama dan akan segera pudar. Tidak cukup bagi SBY untuk sekedar beretorika atau media dan image conscious saja, dia harus berbicara dan bertindak menurut citra yang sudah dibentuknya.

Jika situasi yang ada sekarang ini terus berlanjut bisa dikatakan bahwa SBY akan segera kehilangan modal politik terbesarnya, tak lain yaitu popularitas. Meskipun dia pernah berteriak: I don't care about my popularity, saya percaya di lubuk hatinya dia sadar penuh bahwa itulah kekuatan terbesarnya. Jika I don't care about my popularity ini diteruskan dengan ''but I do care about my people" dan bertindak atas kecintaannya terhadap rakyat, maka dia tidak perlu takut kehilangan popularitas.

SBY sebaiknya belajar dari para pendahulunya, mulai dari Soeharto hingga Megawati. Belajar disini artinya menyadari bahwa pemimpin yang kehilangan popularitasnya dapat kehilangan kekuasaanya dengan cara menyakitkan. Apakah itu lewat huru hara maupun lewat penghakiman pemilih di bilik suara dalam pemilihan umum. Hal ini akan terjadi jika seorang pemimpin gagal atau dipersepsikan gagal melakukan apa yang terbaik bagi rakyatnya.

Dalam politik, citra haruslah diikuti dengan tindakan yang membuat citra itu relevan. Apa yang dulakukan adalah apa yang dikatakan. Citra yang semata-mata untuk popularitas akan segera kehilangan legitimasinya dalam bentuk dukungan publik. Dan jika ini terjadi pada saat pemilu maka anada akan kehilangan suara. Suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan kekuasaan guna melakukan perubahan atau memperbaikin negeri ini. 

Kemelut impor beras yang mengharu biru wacana politik Indonesia beberapa waktu terakhir akhirnya berakhir dengan drama politik yang memuakkan. Sejak awal sebenarnya publik memang dibingungkan oleh lalu lintas komunikasi yang dilontarkan para poilitisi. Pemerintah bersikukuh bahwa impor beras ditujukan bagi usaha memelihara stabilitas ''pasar'', tidak jelas apakah pasar politik atau pasar ekonomi. Mungkin keduanya sekaligus sebab kenaikan harga beras akan memicu inflasi dan menimbulkan instabilitas politik. Dari sisi penentang, argumennya juga tidak kalah meyakinkan. Mereka mengatakan bahwa stok beras nasional sebenarnya masih mencukupi, apalagi sebentar lagi akan ada panen. Tak urung beberapa gubernur menyatakan bahwa daerahnya terlarang bagi impor beras. Para penentang bahkan mensinyalir adanya unsur pemburu rente yang bermain untuk mendapatkan komisi milyaran rupiah. Tak mau kalah, pendukung impor melempar isu bahwa para cukong beras bermain dengan membiayai para penentang impor, dengan harapan mereka mendapat untung dari harga tinggi.

Silang sengketa ini akhirya berujung pada munculnya gerakan hak angket di parlemen yang dimotori beberapa partai seperti PDI-P, PKS, PAN, PPP, PKB dan yang lainnya. Gerakan ini membuat resah partai-partai pendukung pemerintah seperti Partai Golkar, Partai Demokrat dan PBB. Pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden pada akhirnya seperti terpojok dan kehilangan akal. Berbagai statement yang dilontarkan kedua petinggi tersebut jelas menunjukkan mereka mulai kehilangan kontrol.

Ketika gerakan hak angket tersebut memuncak, Presiden akhirnya memanggil para menteri yang berasal dari partai politik. Berita yang muncul adalah keluhan Presiden terhadap situasi dan meminta para menteri tersebut merenungkan sistem politik Indonesia yang tidak sehat. Tetapi benarkah demikian? Apakah yang bisa kita pelajari dari sisi komunikasi politik atau managemen kekuasaan yang dilakukan Presiden dan Wakilnya itu?

Pertama, jelas kelihatan bahwa ada kelemahan yang mendasar dari komunikasi politik yang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini dwi tunggal Presiden dan wakilnya. Sejak awal tidak terlihat strategi yang bisa dikatakan efetif untuk meyakinkan publik bahwa impor beras adalah hal rasional dan untuk kepentingan semua. Tidak ada ''packaging'' terhadap pesan yang hendak disampaikan dan tidak jelas pula sasarannya. Packaging disini maksudnya bagaimana kebijkan itu mampu disampaikan kepada publik dengan isi, medium dan kredibilitas yang dibutuhkan. Terlepas dari kemungkinan atau rumor yang beredar, terlihat pemerintah sulit membangun public trust yang memadai sebagai sandaran kenijakan yang diambilnya.

Kedua, berbagai statement yang memuncak pada pemanggilan para mentri titipan parpol tersebut menunjukkan betapa bagi pemerintah soal impor beras tersebut adalah soal hidup mati. Pemerintah tidak mau membuka ruang yang memungkinkan popularitas mereka dicederai oleh para oposan kebijakan impor itu. Padahal jika direnungkan, dengan legitimasi publik dan dukungan riel di parlemen bisa dipastikan tidak mungkin pemerintah dijatuhkan hanya karena kasus impor beras ini.

Ketiga, manuver yang dilakukan pemerintah bisa dibaca sebagai keengganan pemerintah---dalam hal ini Presiden dan wakilnya---untuk membangun budaya politik yang sehat. Hak angket adalah hak yang memang dimiliki oleh legislatif dan sama sekali tidak bisa disamakan dengan impeachment. Apa yang terjadi adalah kembalinya budaya patron klien dalam bentuk baru di jagad politik Indonesia. Jika dulu di jaman Soeharto lewat korporasi kekuasaan, sekarang dalam bentuk balas budi. KIta melihat parlemen akhirnya akan terus dipaksa menurut dan kehilangan daya kritis sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif. Presiden mengkomunikasikan bahwa semua partai yang mendapat jatah kursi kabinet haruslah menerima kebijakan pemerintah secara take it for granted. Tidak ada kompromi atau sikap yang lebih lugas dalam melakukan manajemen konflik. Either you with us or against us. Sebuah cermin kembalinya budaya politik orde baru dan oligarki kekuasaan yang menakutkan.

Keempat, pemerintah gagal memobilsasi struktur yang dimilikinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meraih kepercayaan dan kredibilitas di depan publik. Sejak awal, Presiden dan Wakilnya telah mengambil alih isu tersebut dan menjadikannya agenda pemerintah yang menyita terlalu banyak energi. Seharusnya BULOG dan departemen terkait diberikan peran yang lebih sentral agar isu tersebut bisa dikelola secara lebih berjenjang dan dilokalisir sebagai kebijakan parsial. Banyak tindakan teknis lain yang bisa dilakukan agar bola tetap ada di tangan pemerintah dan bukan bergulir liar di parlemen atau di jalanan.

Belajar dari kasus di atas kita bisa melihat bagaimana pemerintah bisa kehilangan begitu energi dalam mengelola satu isu atau kebijakan, hanya karena strategi komunikasi yang tidak direncanakan dengan baik. Sebuah kebijakan publik akan mendapatkan dukungan yang memadai atau sekurangnya tidak mengalami tentangan yang luas jika dikemas dan dibangun atas kompetensi tertentu seperti kredibilitas, manajemen isu dan konflik yang tepat serta komunikasi yang memadai. Hitung-hitungan politik tingkat elit saja tidak memadai karena justru akan menjadi kontra produktif dalam jangka panjang. Pemerintah akan terus menerus disibukkan dengan pikiran bagaimana menjinakkan parlemen dari pada memproduksi kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Pemerintah yang meletakkan popoularitas dan hitung-hitungan politik praktis di atas kepentingan rakyat, pada saatnya akan mengalami kegagalan.

Di sisi lain, konsistensi yang ditunjukkan oleh PDI-P dan PKS dalam memperjuangkan isu ini bisa diprediksikan akan memberikan dampak positif bagi citra kedua partai itu di mata konstituennya. Sikap politik seperti ini memberikan harapan kepada kita bahwa masih ada kekuatan politik,  walaupun tidak akan pernah menang----yang akan terus melakukan koreksi atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan publik. Akan tetapi, akan jauh lebih baik jika partai-partai oposan ini juga mampu memberikan terobosan-terobosan alternatif agar rakyat tetap menjadi orientasi atau muara dari semua kebijkan pemerintah. Sikap oposan yang hanya untuk kritik juga dapat menjadi kontra produktif, terlebih dalam konteks budaya Indonesia yang belum mampu mengharagai budaya oposisi yang sehat.