The Power of Communication

Akhir pekan lalu jagad politik Indonesia diramaikan oleh isu panas terkait sengkarut dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan(DKP), kali ini antara Presiden SBY dan politisi licin Amien Rais. Selama seminggu sebelumnya, tindakan Amien Rais mengakui dana siluman DKP yang diterimanya saat Pilpres 2004 menjadi perbincangan publik. Mendapati dukungan publik yang luas karena tindakannya itu, Amien semakin gencar menari, menyanyi  dan menyeret-nyeret para Capres lainnya untuk ikut menari dan berdendang mengikuti iramanya. Jadilah Amien sebagai tokoh harapan dalam pemberantasan korupsi yang diidolakan publik, menambah gelar sebelumnya sebagai Bapak Reformasi. Pada puncaknya Amien semakin berani dan sering menyentil sang Presiden terkait dana DKP itu dan dana bantuan dari luar negeri yang jelas terlarang. Presiden  akhirnya meradang, dalam sebuah konferensi pers di bawah pohon dihalaman istana yang sejuk karena terpaan angin, SBY menumpahkan kemarahan dan menunjukkan watak aslinya. Jauh dari kesan polesan untuk pencitraan, mimik dan bahasa tubuh sang Presiden berbalik seratus derajat.

Sebenarnya masalah mendasarnya adalah isu hukum terkait tertib anggaran pemerintah yang dikelola tanpa prinsip good governance yang memadai. Sebuah praktek jamak di seluruh departemen pemerintah akibat yang jika hendak diberantas akan membawa seluruh menteri dan petinggi pemerintah yang pernah menjabat akan masuk penjara. Persoalan kemudian melebar ketika para preman politik menggunakan isu ini untuk kepentingan pemilu dan pilpres 2009. Banyak pihak menuding bahwa kasus Rohmin adalah "kerjaan" para operator Presiden untuk menjatuhkan citra mantan presiden Megawati yang sedang naik daun sebagai tokoh oposisi. Aroma tebang pilih sangat kental mengingat hanya Rohmin serta beberapa mentri era Megawati yang diseret ke meja hijau terkait pemberantasan korupsi. Yang "mungkin" di luar perkiraan sebelumnya, dalam persidangan terungkap bahwa Rohmin ternyata memasang taruhannya ke semua capres dan partai politik yang dianggap kuat. Hampir semua capres dan tim suksesnya tercatat menerima dana haram itu, termasuk PKS yang mengkampanyekan partainya lebih putih dari warna putih, alias putih tak ternoda oleh uang haram. Yang lebih parah lagi, Amin adalah satu-satunya capres yang menerima langsung dana non-budgeter itu dengan tangannya sendiri (cash on hands). Sebuah perilaku tidak terpuji yang sebenarnya mencerminkan betapa rendahnya kualitas moral dan kepemimpinan sang capres reformasi itu.

Dana Non-budgeter dan Pemberantasan Korupsi

Dana non-budgeter adalah dana yang dikumpulkan oleh departemen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang tidak dianggarkan dalam APBN. Dana ini berasal dari sulap menyulap dana APBN dan sumbangan (baca: pemerasan) dari para rekanan departemen terkait. Dana ini tidak dilaporkan kepada auditor (BPK/BPKP) dan sangat rawan korupsi mengingat tidak ada pertanggung jawaban pengelolaannya. Para birokrat dan pimpinan departemen menggunakan dana ini karena proses APBN yang lambat dan terbatasnya anggaran yang ada untuk memenuhi syahwat belanja dan setoran politik dan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Rohmin. BPK sudah berulang kali berteriak soal ini tetapi anjing mengonggong kafilah tetap berlalu. Sinyalemen BPK bahwa dana rawan korupsi ini jumlahnya antara 4 - 10 trilyun di seluruh departemen pemerintah, bandingkan dengan dana DKP yang cuma belasan milyar saja.

Dana DKP ini ibarat ATM para menteri, bisa diambil kapan saja, berapa saja dan digunakan untuk apa saja. Prosesnya gampang, cukup dengan proposal atau kirim sms maka katabelece sang mentri akan meluncur dengan mudah. Sudah banyak korban yang jatuh karena masalah ini, Rahardi Ramelan, Akbar Tanjung, Gus Dur, Said Aqil dan sekarang Rohmin Dahuri. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika memang ini praktek umum mengapa hanya Rohmin yang diseret ke pengadilan? Bagaimana dengan departemen lain yang business as usual? Pengusutan dana ini terang sekali harus didukung sebagai pintu masuk pemberantasan korupsi dan inefisiensi di birokrasi. Tetapi lagi-lagi isu berbelok menjadi isu politik, bukan isu hukum dan good governance apalagi pemberantasan korupsi.

Amien Menari

Melihat gelagat bahwa dirinya akan menjadi sasaran empuk opini publik terkait kasus ini, Amien Rais mengambil strategi dan langkah yang mumpuni. Para wartawan dikumpulkan dan dengan mimik bak pemain sinetron kelas wahid, sang pahlawan reformasi mengakui keterlibatan dirinya dan siap menghadapi konsekwensi hukum. Sampai di situ, derajat kenegarawan dan moral politik serta hukum sang guru besar patut mendapat acungan jempol. Apalagi ketika kemudian dia bak seorang guru moral mengajak para pihak lainnya yang turut kecipratan agar mengakui dan bertanggung jawab juga. Lagi-lagi sang reformis itu patut mendapat acungan jempol. Tetapi kemudian karena dukungan publik yang lebih luas atas sikap dan tindakannya, sang politisi licin itu mulai menyeret-nyeret tokoh lain di muka umum dan berusaha membentuk opini serta membangun genderang perang pada semua orang, terutama sang Presiden. Di sini, isu hukum dan moral telah bergeser menjadi isu politik dan upaya membangun basis untuk membangun posisi tawar politik, terutama kepada pemerintahan SBY-JK. Semakin hari Amien semakin nyaring bernyanyi dan menari hingga pada puncaknya SBY terbakar amarah dan melakukan serangan balik. Alhasil msalah hukum pengelolaan dana non-budgeter menjadi kabur dan bergeser menjadi isu lain yang seharusnya tidak campur aduk.

Secara komunikasi, langkah Amien Rais adalah sebuah master piece. Dia berhasil membangun positioning dari brand yang busuk menjadi icon baru yang menjadi trend-setter. Strategi komunikasi politik yang dibangun oleh Amien Rais  berhasil mencapai tiga hal: pertama, "mencuci bersih" image sebagai politisi kotor yang kecipratan uang haram menjadi simbol pembersihan praktek money politik dan korupsi. Kedua, Amien berhasil menggiring Presiden dalam gelanggang permainan yang dikuasainya yang ditunjukkan oleh respon SBY lewat konferensi pers di bawah pohon rindang itu. Ketiga, Amien berhasil dalam menggeser isu dan membentuk opini sebagaimana yang dikehendakinya. Kita belum melihat tercapainya tujuan lain yang berpotensi muncul pasca kericuhan ini, misalnya; pertama, apakah Amien berhasil mencapai kompromi atau tawar menawar politik dengan Presiden terkait proses hukum dana gelap ini. Kedua, sejauh mana hal ini dapat meningkatkan popularitasnya dan sekaligus menghancurkan image lawan-lawan politiknya.

Apapun nanti hasilnya, jelas bahwa harapan publik akan good governance dan pemberantasan korupsi akan semakin jauh dari harapan. Sebaliknya, para pejabat yang dulu atau sampai saat ini masih mengelola dana haram non-budgeter akan bersora-sorak gembira karena kasus ini akan melempem. Sampai di sini kita perlu mempertanyakan sepak terjang Amien Rais dan motif dibelakangnya, apakah untuk rakyat atau untuk dirinya sendiri. Kita juga mempertanyakan tebang pilih pemerintahan SBY dan komitmen partai politik terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Partai politik terutama PKS yang selalu berkampanye "bersih dan peduli" harus menggunakan momentum ini untuk menjelaskan mengapa mereka sampai menggunakan uang haram dalam perhelatan politik kemarin. Bagi partai-partai yang sejak lama dituding terlibat uang kotor hendaknya juga memakai momentum ini untuk memperbaiki diri jika tak ingin rakyat semakin tak percaya pada parpol.

Respon SBY

Sungguh mengherankan melihat respon SBY yang tidak strategik dan cenderung reaktif dalam "berperang" dengan Amien Rais. Sang presiden yang diketahui luas sangat canggih dalam menjahit strategi pencitraan kali ini gagal memilih jalan keluar yang elegan. Sikap dan kata-kata yang dipilih dalam konferensi pers itu jelas-jelas kesalahan fatal karena beberapa hal: Pertama, sang presiden sudah masuk perangkap Amien Rais karena meladeni secara langsung (head to head) isu yang diusung oleh Amien. Harusnya SBY konsisten melokalisir isu itu menjadi isu hukum dan korupsi. Kedua, ekspressi kemarahan tersebut merupakan target Amien Rais padahal banyak cara lain untuk meminimalisir atau bahkan mematahkan serangan Amien. SBY bisa saja tidak meladeni isu itu dan memposisikan Amien sebagai orang kalah dan kotor yang sedang terpojok. Ketiga, SBY cukup menghantam Amien dengan meminjam tangan orang lain untuk counter propaganda dan bukannya menunjukkan muka asem nya keseluruh penjuru. Keempat, lebih baik lagi jika SBY justru menggunakan humor untuk meladeni Amien Rais dari pada mengangkatnya menjadi lawan yang setara. Pada akhirnya SBY akan terpaksa berkompromi karena aset politiknya tak menungkinkan untuk menambah lawan pada saat dia sendiri sedang menghadapi oposisi dan teribat sengketa dengan Golkar yang merupakan pendukung utamanya. Saya percaya, saat ini SBY sedang pusing memikirkan tawaran kompromi dan cara melakukannya. Pada saat begini, persoalan bangsa pasti jadi urusan kedua. Lagi-lagi pelanduk mati di tengah!

Kelihatannya komunikasi politik SBY sedang berada di titik nadir. Entah kemana perginya para tukang bisik komunikasi politiknya, mungkin sudah ditendang oleh para lingkaran dalam dan pembisik avonturir yang sekarang banyak merapat bak burung pemakan bangkai. Jelas terlihat bahwa sang presiden semakin terasing di istana dalam jejaring yang dibangunnya sendiri. Waktu semakin pendek bagi sang presiden dan asset politiknya semakin menipis dan bisa dikatakan citranya semakin terpuruk. Terlebih ketika performance pemerintahannya tak pernah bisa bangkit, sulit dibayangkan SBY mampu membalik keadaan seperti semula. Mungkin saat seperti ini, SBY perlu belajar dari Megawati. Kadang kala, diam itu emas...apalagi kalau dalam diam itu bekerja dan berproduksi dengan baik.