Friday, June 12, 2009

SI BUTET dari YOGYA

Menarik sekali menyaksikan siaran langsung Deklarasi Damai Capres/Cawapres 2009 kemarin. Acara yang sebenarnya sudah basi karena dilakukan jauh setelah masa kampanye resmi, menyajikan suasana diluar bayangan semua pihak. Acara itu seharusnya jadi panggung buat KPU karena menunjukkan kesetiaan mereka mendukung pasangan SBY-Bud, sehingga rela memundurkan kegiatan dari jadwal yang sudah mereka susun. Acara itu malah seharusnya juga jadi panggung SBY, karena persiapan sudah jauh-jauh hari mereka lakukan. Tapi apa yang terjadi? Si Butet dari Yogya ternyata mengubah semuanya menjadi mimpi buruk bagi Tim Sukses SBY dan KPU, sebab sang incumbent sepanjang acara menunjukkan muka mutung dan ekspressi tidak senang. Bisa dibayangkan betapa pusingnya para hulu balang itu menghadapi amukan sang majikan setelah acara.

Sebenarnya tidak ada yang baru yang disampaikan oleh Si Butet, semuanya fakta belaka. Monolog yang disampaikan seniman tersebut bukanlah sesuatu yang luar biasa, setiap hari kita membacanya di media cetak dan melihatnya di televisi. Tetapi, tentu ini menjadi masalah ketika disampaikan di depan muka SBY di tengah masa kampanye pilpres. Presiden yang sangat banyak bersandar pada politik citra sebagai pemimpin yang sempurna itu, tentu merasa tergerus kapital politiknya. Sebab kritikan Si Butet dilakukan di depan hidungnya, jadi tak usah heran kalau mukanya ditekuk dengan sangar.

Sebenarnya ini  adalah kesalahan KPU yang terlalu berpihak dan seremonial. Akibatnya kita berkesempatan menyaksikan atraksi panggung yang cerdas, segar dan belum pernah terlihat sejak SBY menjadi presiden. Sekarang kita melihat sisi lain dari wajah SBY, yang selama ini dibungkus topeng rapat-rapat.

Terima kasih BUTET!

Posted by erland at 10:38:24 | Permalink | No Comments »

Monday, April 6, 2009

Pemilu dan Masa Depan Politik Kita

Hari ini kita masuk dalam masa tenang Pemilu 2009. Setelah hiruk pikuk kampanye yang gegap gempita di berbagai tempat, lengkap sudah polusi politik mewarnai domain publik kita. Cukup lama kita dibuat terganggu dengan berbagai materi promosi/alat peraga yang dipancang atau ditempel di berbagai tempat. Tidak saja karena penempatan yang tidak mengindahkan estetika karena ditempatkan sembarangan, juga isinya yang tak memberikan banyak pencerahan atau informasi yang cukup agar kita semua bisa menjadi pemilih yang cerdas.

Inilah ritual lima tahunan yang harus kita biasakan. Dengan diberlakukannya sistem first past the post di dalam party list, atau lebih dikenal dengan sistem suara terbanyak maka tak ayal semua caleg merasa mendapat kesempatan yang sama. Di satu sisi, ini adalah hal yang positif sebab otoritas partai semakin berkurang dan membuka peluang bagi caleg populer yang tidak memiliki akses luas kepada elit parpol. Tetapi di sisi lain, hal ini juga menimbulkan potensi konflik yang besar dan membuka peluang bagi money politics yang meluas. Pragmatisme caleg bertemu dengan pragmatisme pemilih dalam transaksi pasar politik yang super liberal.

Akan tetapi begitupun, kekhawatiran akan rendahnya partsipasi politik masyarakat tetap mengemuka. Kelompok masyarakat yang apatis dan pesimis meningkat seiring dengan menguatnya persepsi irrelevansi pemilu dan parpol dengan kehidupan dan kepentingan utama pemilih. Demotivasi pemilih juga berasal dari kerumitan cara memberikan suara, kisruhnya Daftar Pemilih Tetap dan hingar bingar propaganda para caleg dan parpol. Ini masih diperberat lagi dengan kecenderungan media massa untuk bicara hal-hal buruk tentang pemilu, penyelenggara dan kontestannya. Pendek kata, situasi kita memberikan lahan yang baik bagi hilangnya selera pemilih untuk berpartisipasi secara oenuh dan cerdas.

Pertanyaannya sekarang, apakah itu cukup menjadi alasan bagi kita untuk berpangku tangan dan bersembunyi di ruang pribadi pada hari pemungutan suara? Jawabnya tentu tidak! Pemilu kali ini terlalu berharga untuk dibiarkan berlalu begitu saja. Ini adalah pemilu–yang mudah-mudahan—menjadi pemilu terakhir bagi politisi tua, yang sedikit banyak mengadopsi pola-pola politik orde baru dalam system default of thinking and actionnya. Ini adalah pemilu untuk mengirimkan sinyal perubahan bagi partai politik agar lebih serius dalam melakukan regenerasi. Di sisi lain, ini adalah pemilu yang seharusnya menjadi titik akhir konsolidasi demokrasi sebab di masa depan adalah awal kebangkitan untuk menjadikan demokrasi sebagai praksis. Demokrasi yang membawa kemajuan bagi semua orang.

Jika pada masa orde baru golput menjadi bentuk perlawanan terhadap kooptasi dan engineering politik orde baru. Maka ini adalah saatnya untuk melakukan perlawanan terhadap pengabaian dan kecenderungan kesukaan kita terhadap jalan pintas. Demokrasi adalah proses kebudayaan, sebuah jalan menuju peradaban yang lebih matang dan bukan proses bim salabim. Tidak memilih dalam situasi seperti sekarang adalah sikap yang kurang bijak bahkan cenderung kekanak-kanakan. Tidak memilih adalah pekerjaan paling mudah, tetapi memilih adalah pekerjaan maha sulit yang hanya bisa dilakukan orang dewasa. Golput adalah sikap frustrasi terhadap diri sendiri dibanding frustrasi terhadap orang lain. Frustrasi terhadap ketidak mampuan diri berbuat yang lebih besar dari sekedar bersikap seperti anak penderita autis. Jika anda berharap caleg dan parpol menjadi lebih baik, satu-satunya jalan adalah menjadi pemilih dan warga negara yang aktif. Bukan malah mengasingkan diri.
Posted by erland at 09:04:13 | Permalink | No Comments »

Friday, February 20, 2009

NASIB AFFIRMATIVE ACTION PASCA PUTUSAN MK

Putusan MK ibarat pukulan godam bagi perjuangan representasi perempuan yang lebih proporsiaonal di lembaga legislatif. Dengan putusan itu bisa dikatakan bahwa peluang perempuan untuk lebih banyak mempengaruhi keputusan parlemen meredup dan semakin jauh dari kenyataan. Ada beberapa hal yang mendasari keraguan tersebut, seperti yang sudah banyak disampaikan di berbagai media dan forum.

Alasan yang pertama adalah, fakta bahwa perempuan belum memiliki kapital politik yang memadai untuk dilepas dalam pertarungan terbuka di sebuah arena yang secara faktual dikuasai oleh kaum laki-laki tersebut. Kaum perempuan (terutama politisinya) di negeri ini masih kalah jauh dalam hal pengalaman, jaringan dan apalagi pendanaan politik dibanding laki-laki. Dengan demikian, pertarungan merebut suara dalam pemilu menjadi tidak seimbang dan besar kemungkinan mereka akan kalah.

Alasan yang kedua, pemilih perempuan kita masih sulit diharapakan untuk mendukung calon perempuan karena berbagai alasan. Yang paling kuat adalah alasan religius-kultural dimana perempuan dianggap  tidak pantas menjadi “imam” (pemimpin) dan sebaiknya duduk di rumah mengurusi rumah tangga. Dunia politik dianggap sebagai dunia kotor yang sebaiknya dijauhi dan bukan habitat yang tepat bagi perempuan.  Tidak heran jika sebuah penelitian menyebutkan bahwa kurang dari 30% perempuan yang akan memilih perempuan sebagai calon legislator dalam pemilu yang akan datang. 

Alasan yang ketiga, perempuan dianggap kurang memiliki talenta kepemimpinan. Minimnya pemimpin politik perempuan selama orde baru menyebabkan rendahnya peluang bagi untuk membuktikan nilai lebih perempuan dalam kepemimpinan politik. Bahkan, pemimpin dari kalangan perempuan seringkali malah dicemoh oleh kalangan perempuan sendiri. Atau paling tidak, kaum perempuan relatif membiarkan terjadinya streotyping yang diciptakan kaum laki-laki terhadap pemimpin perempuan. Megawati bisa menjadi contoh dalam hal ini, dimana ketika fatwa haram memilih perempuan diumandangkan relatif tidak ada suara kaum perempuan yang signifikan membelanya. 

Nah, jika begini tentu menjadi pertanyaan bagaimana nasib terobosan representasi perempuan lewat quota 30% itu? Jika melihat situasinya, bisa dikatakan hal ini hampir muskil terjadi. Para caleg perempuan itu harus bekerja super ekstra keras agar bisa terpilih. Mereka yang sudah populer lewat jalur keartisan atau memiliki sejarah keterlibatan (keluarga) dalam politik atau mereka yang memang sejak lama sudah membangun basis dan jaringan sosial mungkin akan terpilih. Tetapi jumahnya tentu hanya segelintir. Sedangkan mayoritas lainnya, dengan sumber daya dan pengalaman yang terbatas tentu akan kesulitan untuk melau ke parlemen.

Meskipun sebenarnya peluang tetap ada bagi perempuan politik. Kemuakan masyarakat terhadap kinerja yang buruk dan perilaku korup politisi laki-laki bisa menjadi landasan untuk meraih simpati pemilih. Akan tetapi harus ada sinergi antar caleg baik di dalam satu partai maupun antar partai. Menurut saya, harus ada zona marking di dalam suatu dapem agar tiap dapem menghasilkan legislator perempuan. Jika perempuan melawan semua maka yang rugi perempuan juga. Jika tidak ada sinergi dan strategi yang efektif maka jangan harap elektabilitas perempuan meningkat. Perempuan juga harus memanfaatkan jaringan perempuan yang telah lama ada dan secara sosial terbukti kuat, seperti PKK, Posyandu, Serikat Buruh, Asosiasi, Ormas dan sebagainya. Tanpa dukungan mereka, sulit membayangkan caleg perempuan bisa menang. Untuk itu, caleg perempuan juga perlu sedikit rendah diri. Mintalah dukungan dengan tulus dan jangan memaksa, Ingat, perempuan malah lebih suka tidak memilih caleg perempuan.
Posted by erland at 08:28:22 | Permalink | Comments (3)

Thursday, February 19, 2009

SUARA TERBANYAK DAN DEMOKRASI KITA

Sepintas, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak dalam penentuan calon legislatif bisa dilihat sebagai sebuah terobosan. Putusan itu, paling tidak secara harfiah sudah sejalan dengan semangat vox populi vox dei…suara rakyat adalah suara Tuhan. Dengan putusan itu maka setiap suara menjadi benar-benar berarti dan menentukan.

Akan tetapi, tak urung menurut saya putusan tersebut seperti berjarak dengan realitas sosial dan politik yang ada. Yang pertama, putusan tersebut menggugurkan semangat affirmative action yang memberikan peluang proporsi keterwakilan perempuan yang lebih sehat di lembaga legislatif. Sebuah upaya  social and political engineering untuk mengubah kultur, struktur dan pola relasi serta out put lembaga legislasi. Sebuah lembaga yang sejauh ini terus didominasi oleh para politisi pemburu kuasa dan uang, yang bukan kebetulan dikuasai oleh semangat dan laku patriarch. Fakta bahwa belum ada legislator perempuan yang terjerat KPK dan gugatan terhadap proses serta out put legislasi adalah amunisi para pengusung affirmative action ini. 

Kedua, putusan ini berpotensi memangkas proses konsolidasi dan pengembangan partai politik. Utamanya, karena partai politik menjadi sekedar tempat kerumunan yang sulit dikelola karena masing-masing orang (caleg) akan cenderung berpikir tentang elektabilitas dirinya saja dan tidak lagi peduli pada konsolidasi partainya. Sulit memprediksi kualitas wakil rakyat, terutama pada periode ini karena sangat sulit menebak siapa yang akan terpilih ke gedung dewan. Masalahnya, jika pada periode ini yang terpilih adalah caleg dengan kualitas buruk maka partai akan menanggung dampaknya paling tidak sampai 3 kali pemilu. Patut diingat bahwa menemukan legislator yang “berkualitas” dan “mengakar” bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Dunia politik kita, baik partai maupun aktivisnya kebanyakan baru berkembang selama sepuluh tahun terakhir sehingga tidak heran jika kualitasnya belumlah memuaskan. Upaya konsolidasi dan pematangan inilah yang sekarang berpotensi terhambat. Di sisi lain, putusan ini mendorong friksi dan konflik di dalam partai dimana semua orang adalah lawan semua yang pada akhirnya akan membawa set back dalam dunia partai politik kita.

Ketiga, putusan MK ini mendorong liberalisasi luar biasa dalam dunia politik kita. Politik kita sekarang tidak ada bedanya dengan Amerika atau Inggris yang telah jatuh bangun selama ratusan tahun hingga sampai ke bentuknya yang sekarang. Dengan putusan ini, pencalegan sangat bersifat transaksional dimana mencalonkan diri hampir sama dengan “menjual diri”seperti bubuk deterjen atau sebungkus rokok. Pencitraan dan pemasaran politik menjadi sandaran karena siapapun dan dengan latar belakang apapun bisa menjadi legislator, tak peduli mampu atau tidak. Tak heran, yang menjamur sekarang ini adalah spanduk dan baliho yang saling tumpang tindih. Dalam pasar (politik) semua ada harganya, pemilih berpotensi untuk cenderung bersikap transaksional…..saya dapat apa atau berapa? Akibatnya, ongkos politik pun membengkak, terutama untuk caleg DPR RI dan DPR Provinsi dengan dapil yang luas. Jika ongkos membengkak maka wajar saja jika nanti mereka meminta return yang besar pula. Pasca pencoblosan, transaksi politik (suara) sangat mungkin terjadi antar caleg maupun antara caleg dengan penyelenggara pemilu, terutama di tingkat PPK dan Kab/Kota. 

Nah, tiga alasan itu saja sudah cukup membuat miris. Belum lagi kemungkinan bahwa lembaga legislasi periode ini semakin kurang berkualitas, yang akibatnya bisa kemana-mana. Produk legislasi yang merusak lingkungan, jauh lebih buruk dari yang sudah-sudah. Kurang peka terhadap kebutuhan rakyat, korup, gampang dilobby dan sebagainya. Semuanya akan bermuara pada kemuakan rakyat dan semakin menurunnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi, bukan sekedar parpol atau legislatif. Apakah semua ini akan terjadi? Wallahualam, let us just wait and see. Mudah-mudahan tidak, tapi siapa yang bisa menjamin?  
Posted by erland at 10:21:23 | Permalink | Comments (3)

Tuesday, September 16, 2008

Bersama (SBY - JK) Kita Bisa….BANGKRUT!

Hampir empat tahun pemerintahan SBY - JK dan tak lama lagi kita akan menghadapi pemilu. Jika menengok kembali pada gegap gempita kampanye Pilpres 2004, kita bisa melihat melebarnya jurang harapan dengan realitas kehidupan selama rezim SBY - JK ini. Atmosfir psiko-politik yang dibangun oleh sang Jenderal dan pemegang gelar doktor tersebut adalah “perubahan” ke arah yang lebih baik. SBY adalah antitesa dari Megawati, begitulah digembar-gemborkan. Penampilan SBY yang penuh senyum, mudah bicara dan charming tersebut dikontraskan dengan profile Megawati yang hemat bicara, kaku dan kurang bersahabat terhadap pekerja media. Megawati dengan latar belakang pendidikan yang lemah, ibu rumah tangga dan dikelilingi politisi karatan dibekukan oleh latar belakang SBY yang jendral bintang empat, doktor IPB dan kesan tegas serta bersih dari politik. Harapan rakyat pun melambung, ekonomi akan segera membaik dan menyediakan lapangan kerja, kemiskinan akan jauh berkurang, petani akan sejahtera dan kelas menengah akan tidur dengan nyenyak. Kaum perempuan pun jatuh cinta, rekam jejak SBY menjadi tak penting karena mereka keburu jatuh simpati dengan nasib SBY yang “dianiaya”oleh pemerintahan Megawati.

Sekarang, empat tahun kemudian kita menyaksikan betapa keadaan tak seperti yang diharapkan. Ekonomi kita tetap tak membaik untuk rakyat kecil, hanya bagus di kertas (makro ekonomi) dan bagi pengusaha besar. Rakyat tetap terhimpit dan terjepit karena tekanan ekonomi. Pasar tenaga kerja tetap saja terbatas bahkan perusahaan asing terus menerus mengepak barang dan pindah ke tempat lain yang lebih menjanjikan. Pendidikan tetap dan bahkan semakin mahal. Secara umum, tidak ada pemerintahan sebelum SBY - JK yang mampu menyaingi keberhasilan mereka dalam hal:

  1. Menurunkan  tingkat kemiskinan. Kegagalan merespon dan mengelola isu BBM membuat rakyat yang tadinya mampu makan 3 kali sehari menjadi hanya 1 kali sehari. Yang tadinya makan dengan porsi yang lengkap menjadi hanya nasi dan lauk sekadarnya. Yang tadinya mampu mengais rejeki kecil-kecilan menjadi kehilangan kemampuan berusaha bahkan jadi peminta-minta. Yang tadinya mampu berobat sendiri sekarang harus mengurus surat miskin untuk mendapatkan asreskin. Yang tadinya mampu menyekolahkan anak hingga sarjana sekarang berhenti di SMU. Ya, tingkat kemiskinan memang jadi menurun sebab berpindah jadi di bawah garis kemiskinan. Selama 4 tahun pemerintahan SBY, berdasarkan angka optimistik kita berhasil menambah orang miskin sebanyak 2 juta keluarga. Hebat!
  2. Menambah kekayaan para menteri dan pejabat lainnya. Bahkan selama rezim maling Soeharto, tidak ada mentrinya yang jadi orang terkaya di Indonesia. Akumulasi penambahan kekayaan para pejabat selama era pemerintahan ini jauh mengalahkan kekayaan para pejabat rezim-rezim sebelumnya. Selamat untuk Abu Rizal Bakrie!
  3. Meningkatkan angka peminta sedekah dan pengantre. Belum ada rezim, bahkan sejak revolusi kemerdekaan yang berhasil membuat rakyat di seantero negeri berbaris rapi mengais kemurahan hati pemerintah, seperti yang kita saksikan saat antre BLT, Raskin, kompensasi BBM, minyak tanah dan sebagainya. Bahkan sebagian orang kaya ikut-ikutan jadi dermawan hingga menyebabkan orang miskin tewas terinjak-injak dan kehabisan oksigen seperti di Pasuruan kemarin.
  4. Menaikkan APBN tanpa menggerakkan ekonomi. APBN SBY- JK naik 3 kali lipat hingga hampir 1000 trilyun dibanding pemerintahan sebelumnya, tetapi tidak ada jalan, jembatan atau infrastruktur baru yang bertambah sehingga tidak mempu mendorong ekonomi riel. Hampir semua proyek infrastruktur adalah warisan rezim sebelumnya. Para kepala daerah dan perbankan berlomba-lomba menyimpan uang di dalam bentuk SBI (sertifikat Bank Indonesia) yang membebani ekonomi dan bukannya menggunakannya untuk menggerakkan ekonomi riel atau kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
  5. Menambah kelas menengah secara signifikan. Kebijakan kredit konsumtif yang dipaksakan oleh IMF dan konconya berhasil menambah kelas menengah dari hasil utangan (kredit). Mereka yang secara ekonomi sebenarnya belum mampu untuk membeli mobil, motor atau rumah sekarang jadi mampu dengan akibat bertambahnya orang sakit jiwa, berkurang/hilangnya tabungan, menurunnya kemampuan hidup wajar, dsb. Jumlah pemilik HP, televisi, komputer dan alat elektronik lainnya memang bertambah, dengan mengurangi jatah makan, rekreasi atau berobat bahkan rekreasi.
  6. Menambah jumlah TKI dan TKW. Saat ini berjuta-juta rakyat miskin Indonesia, dan jumlahnya terus bertambah, harus mencari nafkah di luar negeri karena situasi ekonomi di dalam negeri tidak semakin membaik secara riel. Rakyat kecil tak punya peluang mendapat nafkah yang wajar karena ekonomi tidak bergerak. Begitupun, jumlah yang disiksa, mati sia-sia dan terusir seperti budak semakin bertambah. Brain drain semakin meningkat karena kaum intelektual dan profesional memilih hengkang ke negeri orang dari pada bersakit-sakit di negeri sendiri.
  7. Menaikkan jumlah pengusaha kecil yang bangkrut. Meroketnya harga-harga dan pasokan listrik yang tidak stabil dan sulit diprediksi membuat banyak pengusaha kecil yang kelimpungan dan akhirnya bangkrut. Listrik yang menjadi urat nadi home industry dipaksa membuang waktu produktif dan kemampuan berproduksi secara optimal karena kebijakan byar-pet yang rajin dilakukan petinggi PLN. Tapi syukurlah, sekarang ada KUR yang bisa dipakai meskipun fundamental usaha tak diperbaiki. Paling tidak ada perpanjangan nafas bagi rakyat, apalagi ini menjelelang pemilu dan ekonomi dunia di ambang resesi.

Nah, itu baru sebagian kecil keberhasilan. Keberhasilan lain yang tak kalah memalukan bisa dilihat dari pidato manis SBY saat mengumumkan sumbangan kepada perkembangan energi dunia lewat penemuan blue energy. Belum lagi sumbangan pada perkembangan pangan dunia lewat penemuan luar biasa padi Super Toy HL. Entah apalagi penemuan yang membuat kagum dunia yang akan dipropagandakan oleh SBY di masa depan.

Jadi, bagi anda yang memilih SBY dan berniat memilihnya lagi saya ucapkan selamat. Bersama kita bisa bangkrut!

Posted by erland at 05:17:52 | Permalink | Comments (6)

Monday, January 14, 2008

Perkara (dari pada) Soeharto!

Elit politik dan penguasa kita heboh.
Lagi-lagi mereka mendapat panggung baru di luar kamar perawatan Soeharto yang penuh dengan nyamuk pers. Inilah teater politik paling anyar di awal tahun baru. Sakitnya Soeharto kali in begitu dramatis, persis kisah sinetron yang ditunggu-tunggu ibu rumah tangga untuk mengisi waktu. Tetapi bagi elit dan selebritis politik ini adalah sebuah momen “masuk TV” (meminjam istilah Tukul), gratis dan punya efek tertentu.

Bagi para pendukung Soeharto ini adalah kesempatan menunjukkan loyalitas vertikal, disamping tentunya mencoba mengail pengaruh dari sisi horizontal dan jika mungkin ke bawah. Banyak yang muncul karena utang budi, ikut menikmati kuasa dan uang selama orde baru. Ada pula yang berharap mendapat cipratan asset maupun proyek politik saat klan Soeharto memikirkan bagaimana mereka survive pasca meninggalnya sang empu. Maklum, Soeharto dan jaringannya mempunyai sumber daya yang sangat luas dan semuanya perlu dipertahanken maupun diselamatken daripada segala tikus-tikus yang menghadang. Menarik melihat bagaimana dinasti Soeharto menyusun strategi survival.

Sakitnya Soeharto juga kesempatan emas buat pihak berkuasa, katakanlah SBY-JK dan mesin pemerintahan serta politiknya. Berbuih-buih SBY berbicara dalam konferensi pers resmi kepresidenan untuk menunjukkan betapa dia peduli dengan kesehatan dan masalah hukum sang maestro yang tak berdaya itu. Seketika, semua orang yang menghujat perilaku kekuasaan atau korban Soeharto menjadi seperti pesakitan. Mendadak penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi “bukan agenda prioritas pemerintah”saat ini. Entah apa agenda politik yang tersimpan di balik wajah serius sang presiden saat itu. Apapun itu, yang jelas menurut saya adalah blunder yang tidak perlu. SBY gagal merekam dan mengartikan gugatan publik terhadap Soeharto selama ini. Seolah-olah semuanya semata-mata karena dendam atau sikap sirik. Dia lupa jutaan orang yang tertindas, terpinggirkan dan berdarah-darah selama masa kekuasaan sang diktator. Dia lupa kekayaan negara yang terkuras, alam yang porak poranda karena penghisapan dan pengabaian dan seterusnya. Mungkin inilah cara SBY untuk mengambil hati para pengikut dan pengagum Soeharto.

Kita mendengar banyak orang bicara perlunya memaafkan Soeharto, agar kita ingat dan bersyukur atas jasa-jasanya. Mungkin orang-orang ini lupa bahwa dosa sang jendral bintang lima tak kalah luar biasa, bahkan mungkin lebih. Orang lupa bahwa Soeharto berjasa karena dia duduk sebagai presiden. Untuk posisi itu dia sudah mendapatkan segalanya sesuai kepatutan, bahkan mungkin lebih dari sekedar patut. Anak-anak dan kroninya kaya raya, berkuasa dan bisa berbuat apapun. Nah, yang belum terjadi adalah mempertanggung jawabkan bagian yang buruk dari perilaku dan kebijakan selama dia berkuasa. Soeharto harus menjalani proses hukum sebagaimana layaknya warga negara yang lain. Ini menjadi penting sebagai tonggak awal reformasi. Tidak ada reformasi yang otentik tanpa mengurai akar kebusukan orde baru, yakni perilaku kekuasaan dan kebijakan orde baru. Pohon baru hanya bisa tumbuh kalau akar yang busuk itu sudah diangkat keluar. Jika Soeharto dan mesin kekuasaan orde baru telah mempertanggung jawabkan perbuatannya, barulah dimungkinkan rekonsiliasi nasional. Membuat peta jalan baru untuk Indonesia ke depan. Inilah yang tidak terjadi sehingga reformasi mati suri dan para penikmat orde baru bisa kembali berjaya.

Jika hanya soal kemanusiaan, Soeharto bisa dimaafkan dengan amnesti (jika terbukti bersalah!). Tetapi menghentikan proses hukumnya adalah dosa sejarah yang termaafkan. Kita tidak bisa membiarkan penguasa dan mantan penguasa lepas dari jeratan hukum dan berharap rakyat percaya pada sistem hukum yang kita miliki. Korea Selatan bisa maju dengan langkah ini, demikian juga Afrika Selatan. Masa lalu harus diputus dengan membongkar akarnyanya yang busuk. Memaafkan Soeharto tanpa proses hukum dan keterbukaan hanya akan menjadikan kita bahan tertawaan. Membuat sejarah penuh dengan dendam, misterius dan bisik-bisik. Bangsa yang penuh luka seperti ini akan sulit bergerak maju.

Saya berdoa agar Soeharto tetap hidup sampai kasus hukumnya dituntaskan.

Posted by erland at 08:17:13 | Permalink | Comments (6)

Friday, December 28, 2007

SELAMAT TAHUN BARU

Tahun 2007 segera berakhir.
Bagi sebagian orang waktu begitu cepat berlalu, hampir tak terasa. Bagi banyak orang lainnya waktu serasa lamban beranjak. Penguasa saat ini dan pengusaha semacam Abu Rizal Bakrie mungkin masuk kategori pertama. Bagi korban lapindo dan ibu-ibu yang menjerit dengan lonjakan harga tentu waktu serasa malas berganti.

Tahun 2007 adalah tahun yang penuh guncangan. Tahun yang sulit dan penuh nestapa bagi kebanyakan orang Indonesia. Ekonomi yang diberitakan membaik tak kunjung menyapa rakyat miskin dengan bersahabat. Antrean penganggur mengalahkan antrean minyak tanah. Jutaan mimpi tetap terkubur di belantara harapan tanpa pernah tahu kapan mendapat peluang jadi kenyataan. Begitupun, sang presiden masih sibuk bersilat lidah tentang angka kemiskinan yang menjemukan. KPK masih tetap bergulat dengan para pendekar korupsi yang tak kunjung jera. Mahkamah Agung tak bosan-bosannya mengaduk-aduk rasa keadilan dan menjadi bagian persoalan sistemik. Gerak pembangunan stagnan oleh ketakutan birokrat dan parlemen tetap sibuk memanjakan diri. Bencana tak kunjung usai dan selalu membuat kita terheran-heran karena begitu sulitnya bangsa ini belajar dari pengalaman masa lalu.

Tahun lalu bukanlah tahun prestasi. Anak negeri terus dirundung gelap seperti langit Jakarta akhir-akhir ini. Tak ada kepemimpinan yang mencerahkan dan tak ada pengelolaan energi sosial yang inovatif. Cerita kekuasaan tahun ini adalah cerita muram. Tak heran kaum mudanya menggeliat dan berteriak sekaligus beronani politik. Kaum tani tak bisa tersenyum, buruh menahan nafas, nelayan tersenal-sengal dihantam harga BBM dan ombak tak bersahabat. Entah dimana bersembunyinya harapan. Bangun pagi terasa kaki malas melangkah dan malam sulit menjemput tidur. Macet dimana-mana karena jalanan diserobot busway dan BBM terus melambung tinggi. Kartu kredit juga ikut-ikutan macet karena digoda oleh rayuan konsumerisme yang edan-edanan.

Pemerintah punya waktu dan sumber daya untuk berbuat. Tapi aparat seperti kehilangan minat memperbaiki nasib negeri. Semua sibuk memperkaya diri dan bersiap-siap menyongsong pemilihan umum yang masih dua tahun lagi. Entah apa dosa lahir di negeri ini, hidup susah dan matipun masih menghadapi masalah. Kalau sudah begini apa kita butuh pemerintah dan partai politik? Apa relevansinya punya sistem hukum dan demokrasi?

Tapi kita tentu tidak boleh terjerembab dalam apatisme dan teresat dalam anarkisme. Nasib kita adalah hasil doa dan pergumulan kita sendiri. Nasib bangsa kita adalah resultan dan upaya kita pribadi lepas pribadi. Pemerintah boleh berganti dan pengusaha boleh bangkrut.
Tetapi perubahan adalah milik kita anak negeri. Jika kita terus berjuang di tempat kita masing-masing dan pada waktunya bersama bergerak maju, bukan tak mungkin masa depan menjadi milik kita. Mari kita rebut kesempatan dan kita singkirkan pengabaian.
Selamat Tahun Baru 2008.
Posted by erland at 07:58:42 | Permalink | Comments (3)

Wednesday, December 12, 2007

Mega Menyapa Rakyat?

Saya sudah mem(p)esona!
Demikian jawaban Megawati atas kritik Andi Mallarangeng terhadap safari “Mega Menyapa Rakyat” yang dilakukan mantan Presiden RI itu. Safari Megawati menemui basis partainya dan rakyat kecil, dari ujung barat ke ujung timur pulau jawa itu memang melahirkan pro dan kontra. Banyak yang berpendapat seperti Andi, sang jubir istana bahwa manuver Megawati tak lebih dari sekedar tebar pesona, mencari kesempatan menyerang lawan saat pemerintah menghadapi banyak persoalan. Ada lagi yang berpendapat bahwa itu adalah sebuah langkah mencuri start kampanye. Tetapi tidak kurang pula yang berpendapat bahwa langkah Ketua Umum PDI Perjuangan itu adalah hal yang lumrah dan positif.

Dari sudut pandang komunikasi dan etika politik, saya cenderung berpendapat bahwa langkah Megawati itu adalah pantas dan sudah seharusnya. Mengapa? Adalah tugas partai dan kandidat politik untuk berkomunikasi secara intensif dengan rakyat, terutama basis partainya. Apa jadinya kalau partai/kandidat politik baru sibuk turun ke bawah hanya menjelang pemilu? Partai/kandidat yang baik tentu akan melakukan pengembangan citra dan positioning di antara dua pemilu, bukan dua bulan menjelang pemilu. Dari sudut pandang “penantang”, tentulah sah untuk mencoba merayu dan meyakinkan pemilih jauh-jauh hari, sebab incumbent memiliki peluang tak terbatas untuk melakukan hal yang sama selama 5 tahun masa jabatannya.

Kegiatan turun ke bawah ini justru bisa menguntungkan semua pihak. Rakyat diuntungkan oleh publikasi dan saluran politik yang menyertai kegiatan itu, sehingga aspirasi mereka bisa didengar. Dari sisi pelaku kegiatan “turba” ini, mereka bisa “menguji” loyalitas konsituen, mendapatkan input public dan memeriksa mesin partainya. Disamping tentu saja, publisitas dan popularitas.

Dari sisi pemerintah, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan masukan tentang kekuatan dan kelemahan pelaku kegiatan. Tak kalah pentingnya tentu mendapatkan masukan tentang issu yang up to date sebagai bahan pengembangan kebijakan public. Bagi kompetitor Megawati, kegiatan ini dapat menjadi cermin bagi realitas internal dan eksternal mereka sendiri. Rakyat pun tentu akan senang jika semua partai dan kandidat politik semakin sering turun ke bawah. Media senang karena selalu punya berita baru, pakar juga terus mendapat order analisis.

Yang menjadi persoalan adalah jika Megawati dan PDI Perjuangan tidak melakukan follow up terhadap kunjungan-kunjungan itu. Dengan segera konstituen dan public akan mengukur kadar keseriusan dan kualitas Mega dan PDI Perjuangannya. Langkah selanjutnya adalah, Megawati harus menggerakkan seluruh sumber daya politiknya untuk memenagkan hati dan pikiran massa. Komponen legislative partai harus secara serius mendorong lahirnya legislasi, terutama anggaran yang pro rakyat. Komponen eksekutifnya tentu harus dirangsang untuk menghasilkan kebijakan public yang berpihak pada peningkatan kemakmuran rakyat. Struktural partainya hendaklah dilecut agar “hadir” dalam relaitas massa, tidak terasing dari konstituen dan public. Semua ini perlu dilakukan jika tak hendak disamakan dengan SBY yang gandrung tebar pesona.

Kita juga layak menantikan partai-partai yang lain melakukan hal serupa, turun ke “bumi” dan membuat politik (actor, proses, output dan kelembagaannya) menjadi “relevan” bagi masyarakat. Sudah terlalu lama politik kita terkonsentrasi pada kekuasaan (power politics) dan cenderung abai pada persoalan nyata rakyat (people’s politics). Politik sebagaimana dikatakan J. Leimena, adalah cara untuk mengabdi lewat kekuasaan. Sebuah panggilan moral dan ideologis. Bukan semata-mata cara memperoleh, mempertahankan dan memperbesar kekuasaan. Jika hanya untuk kekuasaan, politik dan demokrasi tidak akan ada manfaatnya bagi rakyat kecil seperti anda dan saya.

Posted by erland at 08:20:46 | Permalink | Comments (4)

Thursday, November 8, 2007

YANG MUDA YANG KEBELET

Momen peringatan Sumpah Pemuda yang lalu menjadi ajang kampanye elit kaum muda Jakarta. Wacana publik tentang kepemimpinan kaum muda dilontarkan tanpa henti melalui media massa. Ini adalah puncak dari kegelisahan para anak muda itu tentang lambannya transformasi sosial politik di Indonesia.

Secara substantif, tidak ada yang salah dari lengkingan suara kelompok muda itu. Wajar kiranya mereka menggugat waktu yang tersia-sia oleh elit tua pasca reformasi yang semakin kehilangan orientasi. Tetapi begitupun banyak hal yang perlu dikritik dari kampanye yang mereka, elit muda itu wacanakan. Persepsi yang muncul adalah seolah-olah pergantian kekuasaan adalah seperti bertukar tempat duduk di bioskop atau konser musik. Kaum tua tinggal bergeser ke belakang karena menghalangi pemandangan atau mengganggu ruang gerak orang muda yang hendak trence. Ini pikiran aneh, semudah itukah? Persepsi lainnya adalah, muncul kesan meminta-minta peran dan posisi. Apalagi jika dikaitkan dengan proposal yang dilontarkan salah satu tokohnya, Sunardi Rinakit tentang komposisi kesebelasan kaum tua dan muda dalam pemerintahan dan kabinet. Tak terelakkan, banyak yang menganggap bahwa ini adalah strategi tersembunyi untuk mengangkat posisi tawar para penggiat kampanye itu. Meskipun, belum tentu demikian.

Sebagai sebuah gerakan, saya kira ini akan gagal sebab tidak memiliki kapital sosial politik yang memadai. Seharusnya para elit muda itu menunjukkan dulu track record dan kapasitasnya lalu secara alamiah muncul dalam kompetisi elit. Mereka juga harus mengajak serta kamu muda dari berbagai penjuru seperti birokrasi, partai politik, perguruan tinggi, organisasi sosial keagamaan, kepemudaan dan institusi-institusi lain yang memiliki peran strategis dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka harus membangun visi bersama, membuat peta jalan (road map) serta skenario-skenario untuk lalu kembali ke habitat masing-masing guna berkarya dan merebut kekuasaan. Bagi yang sudah kebelet karena sudah berusia di atas 40 tahun, cobalah berkarya secara luar biasa. Masih ada 2 tahun sebelum 2009.

Kampanye tanpa dukungan substansial seperti ini menurut saya hanyalah onani politik yang menjemukan. Bukankah kita harus melihat dulu apa yang dilakukan oleh Anis Baswedan di Paramadina atau Chalid Muhammad di WALHI? Apakah mereka bisa lebih besar dari itu dan lebih besar dari dirinya sendiri? Kalau ya, tentu perlu didukung. Kalau biasa-biasa saja, nanti dulu! Tidak ada jaminan bahwa mereka bisa keluar dengan gagasan-gagasan otentik dan terobosan-terobosan efektif dalam mengurai dan menyelesaikan masalah bangsa. Siapa yang bisa menjamin orang-orang seperti Sunardi Rinakit itu tidak akan terjerembab dalam lumpur politik kita yang ganas itu?

Saya tidak hendak mengatakan kepada para elit muda itu supaya jangan muncul atau berteriak soal regenarasi. Itu perlu bahkan harus. Tetapi lebih dari itu mereka harus bergerak secara otentik baik dari segi gagasan maupun gerakan. Harus ada orkestrasi untuk mensinergikan kekuatan-kekuatan kaum muda di seluruh penjuru secara inklusif. Dibutuhkan kepemimpinan dan pengorganisasian yang jelas dengan agenda yang sistematis melalui aksi-aksi dan karya yang kongkrit. Saatnya orang muda untuk “berproduksi” sambil bicara! Bukan cuma teriak dan merengek.

Posted by erland at 02:34:08 | Permalink | Comments (4)

Friday, October 5, 2007

Reformasi Pemilih (dan Partai Politik) di Indonesia

Citra partai politik semakin (sangat) terpuruk. Demikian kesimpulan yang kita tangkap lewat media massa belakangan ini. Indikasinya? Lihat saja hasil survey berbagai lembaga, komentar pakar, lewat surat pembaca maupun saluran-saluran publik lainnya. Toto Sugiarto melalui harian sore Suara Pembaruan (17/9), melontarkan pentingnya reformasi partai politik di Indonesia. Dalam artikel tersebut, sang penulis mengutarakan pentingnya kontribusi kita semua dalam upaya mengembalikan partai politik ke tempat semestinya dalam panggung demokrasi. Tulisan ini adalah respon terhadap ajakan tersebut dan lebih jauh hendak urun rembuk tentang bagaimana caranya memperbaiki kondisi yang ada saat ini.

Sebelum lebih jauh berdiskusi, ada baiknya penulis mengutarakan pentingnya pemahaman mendasar bahwa partai politik adalah salah satu faktor yang determinan dalam konstruksi politik yang demokratis. Tidak ada negara demokratis — yang menjamin proses-proses politik yang legitimate dan damai — yang berjalan tanpa peran partai politik. Partai politik adalah wadah civil society, yang bekerja atas dasar belahan-belahan ideologis dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Terutama menyangkut urusan-urusan publik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan. Dengan adanya partai politik, pengelolaan perbedaan kepentingan dan ideologi dalam masyarakat dapat dikelola secara beradab melalui mekanisme atau prosedur demokrasi – bukan melalui politik massa (mob) di jalanan. Melalui partai politik rekrutmen kepemimpinan bisa dilakukan dan alternatif-alternatif kebijakan dihasilkan sehingga pemilih bisa menentukan pilihannya.

Reformasi partai politik atau peradaban politik?

Artikel Toto Sugiarto yang disinggung di atas banyak mengupas perilaku-perilaku menyimpang partai-partai politik kita. Hal-hal yang sudah menjadi pengetahuan publik secara luas dan juga banyak terjadi bahkan di negara-negara demokrasi mapan sekalipun. Tentu penulis tidak bermaksud untuk meng-amini bahwa praktek-praktek tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Tetapi hendaknya dipahami bahwa perilaku menyimpang tersebut bukanlah sesuatu yang khas milik partai politik di Indonesia. Apalagi mengingat bahwa partai-partai politik kita telah drop-out dari ”sekolah politik/demokrasi” selama lebih dari tiga puluh tahun kekuasaan orde baru.

Saya sepakat dengan usulan-usulan reformasi partai yang dilontarkan oleh Toto Sugiarto. Tetapi saya melihat bahwa usulan-usulan tersebut melulu hanya bersifat internal partai politik, seolah-olah reformasi partai politik hanya bisa dan harus dilakukan dari dalam. Menurut hemat saya, reformasi partai politik akan lebih kencang terjadi jika ada paksaan eksternal seperti perilaku pemilih, media massa, sistem politik (pemilu dan kepartaian), pengaruh lingkungan global dan sebagainya. Dengan demikian, pemikiran bahwa reformasi partai politik hanya mungkin dilakukan oleh parpol itu sendiri adalah sebuah simplifikasi yang berbahaya. Karena dengan demikian, carut marut partai politik melulu hanya menjadi tanggung jawab parpol saja. Padahal, menurut hemat saya, perilaku partai politik dan politisi itu tak lain dan tak bukan adalah cerminan peradaban kita sendiri sebagai bangsa secara keseluruhan. Dan karenanya, menjadi tanggung jawab kita semua juga secara tanggung renteng. Masalah kepartaian mendasar yang kita hadapi adalah tidak adanya belahan ideologis yang jelas dan relevan, terkait dengan bagaimana mengelola republik ini menuju kemakmuran. Perbedaan hanya terlihat  secara artifisial berkaitan dengan idelogi kebangsaan, yaitu kubu nasionalis atau agamis. Tetapi bahkan partai yang mengusung ideologi agamis juga selalu berikrar setia terhadap format NKRI seperti sekarang ini. Di luar itu, semua partai politik bicara tentang ekonomi kerakyatan, kemandirian, kedaulatan, keadilan, keberpihakan pada rakyat kecil (duafa) dan sebagainya. Inilah yang menurut saya menjadi akar masalah partai-partai politik kita. Keadaan di atas adalah hasil dari interaksi dua hal, pertama, menurunnya kecerdasan ideologis di dalam tubuh partai-partai kita. Kedua, meningkatnya budaya pragmatisme dan primordialisme di kalangan pemilih di Indonesia. Masalah pertama menyebabkan dunia politik kita melulu diwarnai oleh kepentingan politik kekuasaan (state politics) dan sedikit sekali berbicara kepentingan politik pemilih (people’s politics). Indikasinya bisa dilihat dari wacana yang muncul dalam political discourse kita yang lebih banyak bicara tentang siapa dan bagaimana (elitis). Pilkada DKI dan ribut-ribut soal interpelasi Iran atau koalisi kebangsaan Jilid I dan II bisa menjadi contoh nyata kecenderungan ini. Pada saat yang sama, dalam politik kita sedikit sekali wacana tentang apa dan kenapa (ideologis). Ambil contoh tentang kasus impor beras dan konversi minyak tanah yang hanya konsisten didukung oleh partai oposisi.

Masalah kedua menyebabkan pemilih cenderung menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis, bukan atas dasar rasionalitas pencapaian kepentingannya. Tidak heran jika kemudian konstalasi pemilih kita di era reformasi cenderung tidak berubah dan mengulang situasi tahun  1955. Hasil survey perilaku pemilih yang dilakukan beberapa lembaga juga membuktikan betapa pragmatisnya pemilih kita. Situasi ini juga dijelaskan oleh temuan Bill Liddle dan Syaiful Mudjani (2005), yang menunjukkan bahwa kepemimpinan (leadership) dan identitas kepartaian (party ID) adalah dua faktor paling kuat yang menentukan preferensi pemilih. Akibatnya jelas, partai akan semakin sulit melakukan pembenahan dari dalam karena kebutuhan dari pasar politiknya (konstituen/pemilih) sangat minimalis. Untuk itu, pendidikan politik bagi masyarakat pemilih menjadi kebutuhan yang tidak lagi bisa ditawar jika ingin melakukan reformasi partai politik.

Di sisi lain, sistem politik kita juga berkontribusi sangat besar bagi perilaku partai politik kita. Sistem yang ada sekarang cenderung tambal sulam dan menyumbang terhadap stagnasi dan dekadensi partai politik kita. Mudahnya pembentukan partai politik dan longgarnya aturan yang mendukung pelembagaan dan pendewasaan partai politik juga patut menjadi bahan telaah. Mungkin perlu dipikirkan agar dibuat aturan bahwa partai politik hanya boleh mencalonkan orang-orang yang memiliki kartu anggota dan menjadi anggota partai sekurang-kurangnya dua tahun. Hal ini diperlukan untuk mendorong penataan sistem kaderasi dan akuntabilitas rekrutmen kepemimpinan politik. Dengan demikian partai akan dipaksa untuk berbenah dan tidak sekedar menjadi batu loncatan para pemburu kekuasaan. Juga diperlukan reformasi dalam penyusunan daftar calon legislatif dengan membagi seimbang antara popular vote dengan party vote. Hal ini diharapkan mampu mendorong transparansi, akuntabilitas dan internal democracy dalam partai politik. Lebih jauh, sistem ini juga akan memaksa politisi dan partainya untuk semakin dekat dan akuntabel terhadap konstituen/pemilih.

Saya percaya bahwa faktor luar (external factors) lebih manjur dalam mendorong reformasi partai politik. Reformasi yang bertumpu dari dalam seringkali hanya menghasilkan polesan-polesan untuk mempercantik diri. Contohnya bisa kita lihat dari inkonsistensi pelaksanaan konvensi Partai GOLKAR serta diabaikannya mekanisme internal partai yang demokratis oleh elit partai. Sebaliknya demokrasi yang didorong dari luar cenderung mampu mengubah paradigma kepartaian secara menyeluruh, sebab taruhannya adalah hidup mati partai itu. Sedangkan reformasi internal cenderung hanya urusan hidup mati elit partai saja. Mungkin pengalaman New Deal (Bill Clinton) dan New Labour (Tony Blair) bisa jadi rujukan bagi partai-partai kita.

Keterlibatan pemilih dalam partai politik dan proses-proses politik juga sangat besar pengaruhnya dalam mendorong reformasi partai politik. Semakin dalam dan luas partisipasi publik maka akan semakin mendorong partai politik untuk berbenah. Dengan demikian partai akan lebih dipaksa untuk terbuka dan relevan dengan pemilihnya. Karena itu, anjuran untuk menjadi golput sangatlah bertentangan dengan semangat memperbaiki kondisi partai politik. Gerakan tidak memilih hanya akan mempertahankan status quo saat ini sebab partai juga akan dipaksa untuk berbuat minimalis. Yang diperlukan saat ini adalah active voters sebagai implikasi dari perilaku effective citizenship. Ini berarti perubahan kebudayaan politik.

Posted by erland at 08:20:41 | Permalink | Comments (3)