The Power of Communication

Momen peringatan Sumpah Pemuda yang lalu menjadi ajang kampanye elit kaum muda Jakarta. Wacana publik tentang kepemimpinan kaum muda dilontarkan tanpa henti melalui media massa. Ini adalah puncak dari kegelisahan para anak muda itu tentang lambannya transformasi sosial politik di Indonesia.

Secara substantif, tidak ada yang salah dari lengkingan suara kelompok muda itu. Wajar kiranya mereka menggugat waktu yang tersia-sia oleh elit tua pasca reformasi yang semakin kehilangan orientasi. Tetapi begitupun banyak hal yang perlu dikritik dari kampanye yang mereka, elit muda itu wacanakan. Persepsi yang muncul adalah seolah-olah pergantian kekuasaan adalah seperti bertukar tempat duduk di bioskop atau konser musik. Kaum tua tinggal bergeser ke belakang karena menghalangi pemandangan atau mengganggu ruang gerak orang muda yang hendak trence. Ini pikiran aneh, semudah itukah? Persepsi lainnya adalah, muncul kesan meminta-minta peran dan posisi. Apalagi jika dikaitkan dengan proposal yang dilontarkan salah satu tokohnya, Sunardi Rinakit tentang komposisi kesebelasan kaum tua dan muda dalam pemerintahan dan kabinet. Tak terelakkan, banyak yang menganggap bahwa ini adalah strategi tersembunyi untuk mengangkat posisi tawar para penggiat kampanye itu. Meskipun, belum tentu demikian.

Sebagai sebuah gerakan, saya kira ini akan gagal sebab tidak memiliki kapital sosial politik yang memadai. Seharusnya para elit muda itu menunjukkan dulu track record dan kapasitasnya lalu secara alamiah muncul dalam kompetisi elit. Mereka juga harus mengajak serta kamu muda dari berbagai penjuru seperti birokrasi, partai politik, perguruan tinggi, organisasi sosial keagamaan, kepemudaan dan institusi-institusi lain yang memiliki peran strategis dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka harus membangun visi bersama, membuat peta jalan (road map) serta skenario-skenario untuk lalu kembali ke habitat masing-masing guna berkarya dan merebut kekuasaan. Bagi yang sudah kebelet karena sudah berusia di atas 40 tahun, cobalah berkarya secara luar biasa. Masih ada 2 tahun sebelum 2009.

Kampanye tanpa dukungan substansial seperti ini menurut saya hanyalah onani politik yang menjemukan. Bukankah kita harus melihat dulu apa yang dilakukan oleh Anis Baswedan di Paramadina atau Chalid Muhammad di WALHI? Apakah mereka bisa lebih besar dari itu dan lebih besar dari dirinya sendiri? Kalau ya, tentu perlu didukung. Kalau biasa-biasa saja, nanti dulu! Tidak ada jaminan bahwa mereka bisa keluar dengan gagasan-gagasan otentik dan terobosan-terobosan efektif dalam mengurai dan menyelesaikan masalah bangsa. Siapa yang bisa menjamin orang-orang seperti Sunardi Rinakit itu tidak akan terjerembab dalam lumpur politik kita yang ganas itu?

Saya tidak hendak mengatakan kepada para elit muda itu supaya jangan muncul atau berteriak soal regenarasi. Itu perlu bahkan harus. Tetapi lebih dari itu mereka harus bergerak secara otentik baik dari segi gagasan maupun gerakan. Harus ada orkestrasi untuk mensinergikan kekuatan-kekuatan kaum muda di seluruh penjuru secara inklusif. Dibutuhkan kepemimpinan dan pengorganisasian yang jelas dengan agenda yang sistematis melalui aksi-aksi dan karya yang kongkrit. Saatnya orang muda untuk "berproduksi" sambil bicara! Bukan cuma teriak dan merengek.

Sebelum lebih jauh berdiskusi, ada baiknya penulis mengutarakan pentingnya pemahaman mendasar bahwa partai politik adalah salah satu faktor yang determinan dalam konstruksi politik yang demokratis. Tidak ada negara demokratis -- yang menjamin proses-proses politik yang legitimate dan damai -- yang berjalan tanpa peran partai politik. Partai politik adalah wadah civil society, yang bekerja atas dasar belahan-belahan ideologis dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Terutama menyangkut urusan-urusan publik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan. Dengan adanya partai politik, pengelolaan perbedaan kepentingan dan ideologi dalam masyarakat dapat dikelola secara beradab melalui mekanisme atau prosedur demokrasi – bukan melalui politik massa (mob) di jalanan. Melalui partai politik rekrutmen kepemimpinan bisa dilakukan dan alternatif-alternatif kebijakan dihasilkan sehingga pemilih bisa menentukan pilihannya.

Artikel Toto Sugiarto yang disinggung di atas banyak mengupas perilaku-perilaku menyimpang partai-partai politik kita. Hal-hal yang sudah menjadi pengetahuan publik secara luas dan juga banyak terjadi bahkan di negara-negara demokrasi mapan sekalipun. Tentu penulis tidak bermaksud untuk meng-amini bahwa praktek-praktek tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Tetapi hendaknya dipahami bahwa perilaku menyimpang tersebut bukanlah sesuatu yang khas milik partai politik di Indonesia. Apalagi mengingat bahwa partai-partai politik kita telah drop-out dari ”sekolah politik/demokrasi” selama lebih dari tiga puluh tahun kekuasaan orde baru.

Masalah kedua menyebabkan pemilih cenderung menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis, bukan atas dasar rasionalitas pencapaian kepentingannya. Tidak heran jika kemudian konstalasi pemilih kita di era reformasi cenderung tidak berubah dan mengulang situasi tahun  1955. Hasil survey perilaku pemilih yang dilakukan beberapa lembaga juga membuktikan betapa pragmatisnya pemilih kita. Situasi ini juga dijelaskan oleh temuan Bill Liddle dan Syaiful Mudjani (2005), yang menunjukkan bahwa kepemimpinan (leadership) dan identitas kepartaian (party ID) adalah dua faktor paling kuat yang menentukan preferensi pemilih. Akibatnya jelas, partai akan semakin sulit melakukan pembenahan dari dalam karena kebutuhan dari pasar politiknya (konstituen/pemilih) sangat minimalis. Untuk itu, pendidikan politik bagi masyarakat pemilih menjadi kebutuhan yang tidak lagi bisa ditawar jika ingin melakukan reformasi partai politik.

Saya percaya bahwa faktor luar (external factors) lebih manjur dalam mendorong reformasi partai politik. Reformasi yang bertumpu dari dalam seringkali hanya menghasilkan polesan-polesan untuk mempercantik diri. Contohnya bisa kita lihat dari inkonsistensi pelaksanaan konvensi Partai GOLKAR serta diabaikannya mekanisme internal partai yang demokratis oleh elit partai. Sebaliknya demokrasi yang didorong dari luar cenderung mampu mengubah paradigma kepartaian secara menyeluruh, sebab taruhannya adalah hidup mati partai itu. Sedangkan reformasi internal cenderung hanya urusan hidup mati elit partai saja. Mungkin pengalaman New Deal (Bill Clinton) dan New Labour (Tony Blair) bisa jadi rujukan bagi partai-partai kita.

Keterlibatan pemilih dalam partai politik dan proses-proses politik juga sangat besar pengaruhnya dalam mendorong reformasi partai politik. Semakin dalam dan luas partisipasi publik maka akan semakin mendorong partai politik untuk berbenah. Dengan demikian partai akan lebih dipaksa untuk terbuka dan relevan dengan pemilihnya. Karena itu, anjuran untuk menjadi golput sangatlah bertentangan dengan semangat memperbaiki kondisi partai politik. Gerakan tidak memilih hanya akan mempertahankan status quo saat ini sebab partai juga akan dipaksa untuk berbuat minimalis. Yang diperlukan saat ini adalah active voters sebagai implikasi dari perilaku effective citizenship. Ini berarti perubahan kebudayaan politik.

Menjadi Presiden itu tidak sulit., yang sulit itu jadi pemimpin.

Kalimat itu keluar dari Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden RI dan Ketua Umum PDI Perjuangan. Sang Ketua Umum mengeluarkan pernyataan itu sebagai respon terhadap bujukan para pengurus partainya, agar mau menjadi Capres dalam Pilpres 2009. Dihadapan ribuan kader pengurus partai berlambang moncong putih itu, Mbak Mega-demikian dia biasa disebut-mengutarakan sulitnya menjadi pemimpin di Indonesia yang masih bergulat dengan krisis multidimensi yang kompleks.

Di satu sisi, apa yang dikatakan Megawati adalah sebuah refleksi kegelisahan atas carut marut kebudayaan politik dan sosial di negeri ini. Pasca tumbangnya Soeharto, krisis kepemimpinan politik terjadi bersamaan dengan berkembangnya euphoria kebebasan dalam melemahnya institusi kenegaraan. Reformasi adalah era dimana interaksi-interaksi (sosial) politik berlangsung secara transaksional, bukan atas re-framing terhadap mimpi ke-Indonesia-an yang utuh. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan dan ketauladan-an lewat sikap-sikap kenegarawanan mengalami stagnasi bahkan dekadensi. Yang terjadi adalah hilangnya arah dan kemampuan memobilisasi energi bangsa secara efektif, menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan

Kepemimpinan di era reformasi

Sebagaimana yang telah disinggung di depan, kita tengah mengalami defisit kepemimpinan. Ironisnya, dalam waktu kurang dari sepuluh tahun sejak Soeharto turun dari kursi kekuasaannya, kita telah memiliki empat orang presiden, ratusan partai politik, ribuan media massa dan LSM/Ormas. Sungguh kontras dengan ORLA dan ORBA yang hanya menghasilkan dua orang presiden selama lebih dari lima puluh tahun. Begitupun, dari sisi kepemimpinan politik dan sosial kedua orde itu lebih kaya dalam hal kepemimpinan dibanding orde reformasi.

Orde reformasi menandai terjadi terjadinya liberalisasi dalam pasar politik di Indonesia. Terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur, relasi maupun pengelolaan politik di negeri ini. Sentralisasi kekuasaan tinggal menjadi mimpi karena pusat-pusat kekuasaan menjadi sedemikian terdesentralisasi. Para pemimpin di pusat dan di daerah dipilih secara langsung yang secara idealistik berarti kembalinya kedaulatan kepada rakyat secara penuh. Akan tetapi, sungguh ironis ketika realitas yang terjadi adalah justru semakin jauhnya rakyat dan kepentingannya dari orientasi dan keberpihakan politik.

Mengapa hal ini terjadi? Tentu saja ada banyak faktor yang menyebabkan, tetapi bisa dikatakan bahwa kepemimpinan (dalam artian luas) adalah salah satu faktor yang determinan. Sejarah dibanyak peradaban menunjukkan bahwa, transisi dari suatu rejim otoriter ke arah yang lebih demokratis seringkali melahirkan suasana chaotic. Ini terjadi bersamaan dengan melemahnya kewibawaan institusi dan aktor-aktor kekuasaan, baik yang lama maupun yang baru. Di lain sisi, tumbuh pula kelompok-kelompok dan figur-figur baru  yang mencoba mengambil peran dan akses kepada kekuasaan. Di tingkat masyarakat muncul euforia, dalam bentuk pengabaian maupun pembangkangan sebagai respon terhadap kebebasan yang baru dinikmati. Sedangkan pada sisi lain, para pengelola negara dan pemerintahan kehilangan kepercayaan diri dan gamang menyikapi perubahan. Situasi seperti inilah yang sedang kita hadapi, sebuah kompleksitas yang tidak mudah disiasati. Tanpa kepemimpinan sosial dan politik yang mencerahkan, maka akan sangat mudah bagi agen-agen sosial dan politik untuk terjebak dalam mengurus bangsa secara transaksional, pragmatis dan miskin visi.

Dalam 'Leadership' (1970), John McGregor Burns mencoba merumuskan kepemimpinan yang efektif. Menurut Burns, seorang pemimpin yang transformatif adalah pemimpin yang mampu menyatukan para pendukungnya dalam suatu shared vision yang dapat memperbaiki dan mengembangkan organisasi dan masyarakatnya secara luas. Kepemimpinan transformatif ini dikatakan memiliki kemampuan untuk mendeliver nilai-nilai (true values), integritas dan trust. Kepemimpinan transformatif ini adalah kebalikan dari pemimpin transaksional yang melakukan apapun untuk memperbesar kekuasaannya.

Kita memerlukan pemimpin sebagai sumber inspirasi dan mobilisasi sosial. Pemimpin yang mampu memberikan arah dan prioritas yang jelas, bukan sekedar pemimpin yang kuat dan berwibawa atau populer semata. Kita sangat membutuhkan pemimpin yang mampu melahirkan terobosan, mengambil resiko-resiko politik demi membawa bangsa ini keluar dari bayang-bayang krisis. Kita sangat mengharapkan munculnya pemimpin yang mampu melakukan re-framing dan mengajak kita semua melihat bayangan masa depan secara bersama.

Dari mana kita akan mendapatkan pemimpin seperti itu? Tentu dari partai politik, baik dari dalam maupun calon-calon, yang direkrut karena dianggap mampu dan layak. Mengapa dari partai politik? Sebab kita harus melahirkan dan merekrut pemimpin secara terlembaga. Dalam peradaban demokrasi dimanapun, partai politik adalah entitas yang paling logis dalam melahirkan kepemimpinan politik. Lewat partai politik, kita lebih mungkin mendapatkan pemimpin yang berinteraksi dengan persoalan-persoalan dan dinamika masyarakat. Tentu dengan catatan, partai-partai politik itu memang mempraktekkan budaya demokratis secara internal, bukan sekedar milik elit oligarkis. Partai-partai itu tentunya harus melembagakan sistem dan prosedur demokratis dalam setiap aspek kehidupan partai. Juga mesti memiliki mekanisme pengelolaan konflik yang terlembaga dan rekrutmen serta kaderisasi yang ajeg. Di sisi lain, partai-partai politik tersebut juga memelihara konstituennya dan relevan dengan kebutuhan kongkrit atau ideologis rakyat.

Persoalannya tentu, apakah partai-partai politik kita sudah seperti itu. Saat ini mungkin bisa dikatakan belum, sebab partai-partai kita masih sibuk dengan diri dan kepentingannya sendiri. Tetapi tentu kita tidak boleh kehilangan harapan dan tergoda untuk mengambil jalan pintas, yang justru akan merusak konsolidasi demokrasi dalam jangka panjang. Harap diingat bahwa partai-partai kita dan politisinya (minus Partai GOLKAR) telah drop-out dari "sekolah politik" selama puluhan tahun. Tentu menjadi tidak terhindarkan jika kualitas dan rekam jejak mereka belum seperti yang kita harapkan. Tetapi kita tidak boleh ada keraguan sedikitpun bahwa partai-partai politik kita sekarang sedang berbenah dan akan terus berusaha memperbaiki dirinya. Sebab jika tidak, mereka pasti akan membusuk dan ditinggalkan pemilih. Jika kita mau, kita pasti bisa memaksa mereka berubah lebih cepat lagi!

Apa yang dilontarkan oleh Megawati tentang kepemimpinan, sebenarnya merupakan wacana yang juga telah berkembang di kalangan masyarakat. Kita menunggu sambutan dan refleksi dari para pemimpin politik maupun negarawan yang lain. Megawati telah memulai wacana ini dan tentunya beliau berkewajiban menunjukkan secara kongkrit apa yang dimaksudkan. Baik melalui sikap dan tindakan pribadi maupun praksis dalam kehidupan partai politik yang dipimpinnya. Sejauh ini, Megawati memang telah membuktikan konsistensinya meskipun dengan format komunikasi politik yang cenderung defisit. Jujur saja, kita merindukan pemimpin yang mampu memberikan teladan nyata, pemimpin yang satu kata dan perbuatan. Nah, kalau Megawati mau, saya yakin dia pasti bisa!

Negara itu kan seperti kereta. Penumpang kereta bisa diumpamakan seperti warga negara. Di dalam kereta ada orang berbagai latar belakang dan status, tapi semua punya punya harapan untuk sampai ke tujuan! Demikian kira-kira argumen salah seorang pelajar yang ikut kompetisi fotografi , yang bertema "Cermin Demokrasi dalam Foto" milik  Proyek CIVED akhir tahun lalu di hadapan panel juri. Sang pelajar, dengan karya foto kaki-kaki penumpang kereta yang sedang berdiri berdesakan itu akhirnya memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tersebut.

Sebuah film pendek yang mengisahkan tiga orang anak yang menulis surat kepada Presiden SBY . Ketiga anak itu menggugat dengan gaya yang lugu tiga kasus; lumpur Lapindo, diskriminasi agama dan keluarga korban kasus Trisakti. Masing-masing anak itu mengirimkan surat mereka melalui kapal kertas di kali yang kotor, dan bermimpi kiranya sang Presiden mau memperhatikan suara mereka. Film diakhiri dengan adegan seorang ibu yang sewot karena banyaknya surat yang nyangkut di kali. Inilah karya pelajar yang memenangkan kategori film terbaik dalam kompetisi film pendek anak muda awal September kemarin. Sang pembuat film mencoba mengkomunikasikan bahwa demokrasi itu harusnya menyelesaikan persoalan rakyat, dan bukan berakhir di tempat sampah.

Kedua karya tersebut, dari sisi tekhnis sudah sangat memadai. dari sudut isi juga sangat luar biasa. Betapa mengagumkan refleksi anak-anak itu tentang demokrasi, di luar dugaan dan tak terbayangkan. Memang tidak semua anak-anak itu mampu menghasilkan karya yang memuaskan, kebanyakan larut dalam budaya popular yang seringkali meaningless. Beberapa karya film pendek itu misalnya, kentara sekali mencoba menjiplak budaya (adegan) sinetron yang dangkal. Ada pula yang memahami demokrasi sebagai nasionalisme/romantisme (semu) belaka.

Demokrasi memang bukan soal mudah untuk didefinisikan, apalagi dipraktekkan. Sering ia disandera menjadi hanya sekedar slogan, diputar balikkan sedemikian rupa  untuk melegitimasi kepentingan. Di sekolah, demokrasi dipasarkan bersamaan dengan pendidikan kewarganegaraan yang isinya melulu tanggung jawab, definisi dan jargon. Nyaris beku karena sempitnya ruang berdiskusi, hampir sulit meletakkannya dalam konteks keseharian yang mudah dipahami. Sekolah dalam banyak hal seringkali malah menjadi tempat dimana demokrasi dibuat mati muda. Ranah publik dan mungkin keluarga, juga bukan tempat dimana pemahaman dan tabiat demokratik dikecambahkan atau dipraktekkan. Maka tidak mengherankan, jika pemahaman dan praktek demokrasi menjadi sesuatu yang mewah untuk ditemukan. Lihat saja media massa dan produknya, lihat pula perilaku kita di jalanan, parlemen kita, birokrat dan sebagainya. Sungguh sulit menemukan role model atau best practisses yang bisa kita banggakan. Saya sendiri pernah dikagetkan oleh statement seorang anak SMP dalam sebuah FGD untuk riset, sang anak berujar: ' demokrasi kita cuma menghasilkan maling, lebih enak jaman Pak Harto!" Kaget? Ya saya kaget, anak itu masih duduk di tahun awal sekolah dasar ketika Soeharto tumbang. Praktis dia tidak mengalami zaman kegelapan demokrasi selama orde baru. Tentu dia tidak bisa dipersalahkan karena orde reformasi memang belum memberikan manfaat bagi dia, keluarga dan komunitasnya. Statement itu memang layak didebat, tapi sungguh mengkhawatirkan fakta tentang realitas persepsi yang dimiliki oleh banyak anak remaja.

Anak muda kita sekarang, seperti juga anak muda di zaman dan peradaban manapun memang cenderung emosional, dangkal dan mau serba instant. Tetapi ada yang berbeda, zaman sekarang anak-anak muda dibombardir oleh tekhnologi informasi global yang intens. Ini sesuatu yang tidak dialami oleh anak muda zaman dulu. Trend setter masa kini begitu banyak, bisa dari mana saja, terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. Berbeda dengan zaman dulu yang serba terbatas dan lambat. Kebudayaan popular yang ada sekarang berkembang dari gempuran terus menerus, konstan dan dari berbagai arah terhadap alam sadar dan bawah sadar anak muda.  Yang menjadi soal adalah defisit contoh baik yang ada di masyarakat kita saat ini.

Lantas bagaimana menyiasati persoalan ini? Jika demokrasi kehilangan fondasi kebudayaan dan agen-agen pembaharunya, apakah kita punya harapan? Jawabanya adalah, ya, kita masih punya harapan. Terbukti dari kedua kompetisi di atas, anak muda juga punya kemampuan untuk memahami, merefleksikan dan mempraktekkan demokrasi. Hanya saja, perlu kerja keras semua pihak agar praktek-praktek dan pemahaman yang benar mendapatkan tempt dalam etalase kebudayan popular saat ini. Ini berarti siapapun yang berkepentingan membangun jejak demokrasi bangsa ini, hendaknya berbicara dalam budaya/idiom dan saluran yang menjadi domain anak muda jaman sekarang. Dengan anak muda, kita harus menyentuh hatinya. Berbicara dari hati ke hati, dengan begitu pikiran lebih mudah diajak berdialog. Sebab jika tidak, kasihan mereka mewarisi perilau buruk kita, utang-utang kita, hutan gundul dan bumi yang kita cabik-cabik. Jika mereka berani bersuara dan terlibat maka kita mau tak mau harus memperbaiki diri kita, sekarang juga!

Dunia politik kita sedang gerah. Pemicunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kesempatan kepada individu untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Pro dan Kontra pun merebak di seantero negeri. Yang pro datang dari berbagai kelompok, mulai dari para aktivis pro-demokrasi sampai para politisi avonturir. Yang kontra gampang ditebak, umumnya dari kalangan partai politik. Pemerintah dan parlemen pun kalang kabut, putusan tersebut berarti merombak aturan terkait yang prosesnya memakan waktu lama. Sementara, di daerah banyak politisi atau calon politisi yang sudah tidak sabar untuk segera bisa bertarung dalam pilkada.

Keinginan untuk memunculkan calon independen sebenarnya bukan tanpa dasar. Ada niat luhur di sana untuk mendorong perbaikan proses politik rekrutmen pemimpin. Selama ini rekrutmen calon selalu menjadi domain dan privelege partai politik. Ada banyak kritik atas hak istimewa parpol untuk urusan ini, terutama terkait politik uang dan praktek oligarki elit yang suka meminggirkan aspirasi masyarakat dan bahkan konstituennya sendiri. Kelompok yang tidak sabar atas proses-proses transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik sangat mengharapkan adanya terobosan lewat calon independen. Meskipun, sebenarnya keputusan MK ini berawal dari gugatan seorang politisi partai gurem yang tidak dicalonkan partainya sendiri, nun jauh di NTB sana. Begitupun, harapan akan munculnya calon-calon terbaik dan bersih di dalam politik seoleh akan terjawab lewat calon independen ini. Tetapi, apakah hal ini  pasti akan terjadi? Tentu saja tidak, sebab peluang ini juga tentu akan dimanfaatkan oleh para petualang politik yang haus kuasa dan juga uang.

Dalam peradaban demokrasi yang mapan, terutama di negara-negara barat, calon independen seringkali hanyalah "penggembira" dalam proses politik. Lebih mungkin menjadi aksesori dan sekali-sekali menaikkan suhu politik, dibanding membawa perubahan secara signifikan. Calon independen seringkali berperan sebagai penentu yang memenangkan atau mengalahkan calon-calon favorit yang bertarung. Ambil contoh, pengalaman Ralph Nader di Amerika yang menyebabkan kekalahan Al Gore (wapres pada masa Bill Clinton). Nader berkontribusi terhadap kemenangan George Bush sebab ia berhasil menarik para pemilih hijau (green voters) yang sebelumnya mendukung Gore di beberapa negara bagian yang krusial. Fenomena ini sangat mungkin terjadi di Indonesia dan lebih mungkin lagi menjadi lahan money politics yang luar biasa. Sekarang saja sering terjadi beberapa orang mencalonkan diri hanya untuk mendapatkan "uang mundur" dari calon yang mungkin dirugikan. Lihat saja kasak kusuk seputar pencalonan gubernur dalam pilkada Jakarta kemarin. Calon independen yang sengaja dimunculkan atau memunculkan diri untuk menjadi batu sandungan bagi satu pihak dan batu injakan bagi pihak lain kemungkinan menjadi warna  politik lokal kita ke depan. Besar kemungkinan kita akan sering melihat fenomena "Jakarta untuk semua" dalam pilkada di daerah-daerah. Kondisi seperti ini sangat mungkin membawa ketegangan dalam dunia politik kita.

Sebagian pihak berpendapat bahwa adanya calon independen akan mendorong perbaikan internal partai politik. Pendapat ini mungkin ada benarnya sebab partai politik akan dipaksa untuk memilih calon yang benar-benar populer dan 'electable'. Bukan sekedar calon yang memberikan 'setoran' paling besar, seperti yang selama ini banyak terjadi. Tetapi argumen ini cenderung mengabaikan fakta bahwa belum tentu juga calon-calon tersebut adalah yang paling capable atau layak memimpin.  Yang akan menjadi ukuran utama adalah popularitas dan electability sang calon. Sampai di sini, pendewasaan partai politik lewat kaderisasi dan rekrutmen pemimpin juga akan dikorbankan. Belum lagi kemungkinan bahwa yang dipilih adalah calon-calon selebritis dengan track record pas-pas an atau terbatas. Satu isu penting lain adalah kestabilan pemerintahan pasca kemenangan calon independen. Bisa dibayangkan, akan terjadi balas dendam yang dilakukan oleh parpol yang kalah oleh calon-calon independen yang tidak memiliki topangan yang kuat di parlemen. Akhirnya, situasi ini juga akan merembet dengan melibatkan masyarakat luas, atau paling tidak antar pendukung. Pertentangan dengan parpol akan sulit dihindarkan dan akhirnya menyedot energi dan waktu (bahkan mungkin uang) yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pemerintahan. Lebih jauh lagi, eksperimen yang gagal ini (bila itu terjadi) akan menurunkan secara signifikan tingkat kepercayaan publik terhadap kelembagaan, proses dan out put politik. Situasi seperti ini akan merusak fondasi dasar demokrasi kita yang masih balita. Pendek kata, biaya politik, sosial dan ekonomi akan sangat besar jika semua pihak tidak mampu menempatkan wacana calon indepeden sebagai terobosan untuk mematangkan demokrasi kita.

Terus terang, sulit menjelaskan kontribusi positif calon independen dalam format dan budaya politik kita saat ini. Jika yang diharapkan adalah terobosan maka hendaknya dipahami juga, bahwa pada saat bersamaan kita sedang membangun perangkap. Tidak ada jaminan yang serta merta bahwa praktek-praktek maupun output politik yang dihasilkannya akan sesuai niat luhurnya, apalagi memuaskan semua pihak. Saya cenderung berpendapat ini adalah tipikal orang Indonesia, tidak sabar dan cenderung menggunakan kerangka pikir defisit. Lebih senang menerobos dari pada bersusah payah membangun kultur dan perbaikan kelembagaan.

Partai politik kita memang belum seperti yang kita harapkan. Masih ada banyak masalah di sana. Tetapi hendaknya dipahami bahwa partai politik dan politisi kita telah drop-out dari 'sekolah' politik sepanjang kekuasaan orde baru. Kecuali mungkin Partai Golkar, hal mana menjelaskan daya tahan dan kemampuan mereka untuk mendominasi politik Indonesia hanya satu pemilu setalah mereka dilaknat oleh kebanyakan rakyat. Kita harus belajar lebih sabar, apresiatif dan lebih banyak terlibat, dalam berbagai bentuk, untuk mendorong perbaikan partai politik. Sebab partai politik adalah salah satu faktor yang determinan dalam budaya dan praktek demokrasi. Tanpa partai politik yang sehat dan efektif maka bangunan demokrasi akan cenderung rentan. Pengerdilan partai politik, baik oleh eksternal maupun internalnya akan menghambat laju demokrasi dan kemajuan bangsa ini. Salah satu cara yang mudah untuk memastikan hal ini tidak terjadi adalah dengan melibatkan diri dalam dunia politik. Baik sebagai penggiat atau simpatisan partai, sebagai warga yang aktif dan kritis terhadap politik, menggunakan hak pilih secara dewasa dan cerdas, dan sebagainya. Hendaknya jalur independen ini tidak sekedar menjadi sebuah eksperimentasi pengalaman "barat" tanpa konteks. Jika demikian adanya, kita harus siap-siap untuk kecewa! Dan, ketika itu terjadi maka harganya bagi perkembangan demokrasi menjadi cukup mahal! 

Hampir dua minggu negeri ini diramaikan oleh hiruk pikuk oleh kasus penganiayaan wasit karate Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Donald, sang wasit yang sedang bertugas untuk Kejuaraan Karate Asia disiksa oleh oknum polisi negeri jiran itu. Kasus ini hanya menambah panjang deretan perlakuan tidak manusiawi warga Indonesia di luar negeri, terutama Malaysia. Kisah tragis ternyata tidak hanya dialami oleh para pekerja migran tetapi bahkan tamu resmi seperti sang wasit maupun wisatawan yang datang menghabiskan duitnya. Tak pelak, negeri ini luka dan menimbulkan amarah yang meluas. Dari surat protes, demo hingga aksi sweeping yang sebetulnya berlebihan. Perasaan kemanusiaan dan nasionalisme pun tersentuh dan terbakar, ada yang tetap rasional tetapi ada pula yang tidak proporsional.

Prasangka rasialis 

Apa yang dialami oleh Donald dan banyak lainnya adalah akibat langsung dari berkembangnya prasangka etnis (prejudice), melengkapi perlakuan diskriminasi dan stereotip terhadap orang Indonesia di Malaysia. Prasangka dan perlakuan diskriminatif ini berkembang terkait dengan maraknya kasus pendatang haram, meningkatnya angka kriminalitas terkait 'indon" serta perilaku buruk anak bangsa yang ada di negeri itu. Sekait dengan itu berkembang pula perasaan superior orang Melayu dan penduduk asli Malaysia terhadap pendatang Indonesia yang dianggap lebih rendah. Hal ini direfleksikan oleh penyebutan istilah "indon" terhadap orang Indonesia, persis seperti rasialis amerika jaman dulu menyebut 'niger' (negro) kepada keturunan afrika.

Apa yang salah di sana? Tidak dapat dipungkiri bahwa pasti ada oknum-oknum warga Indonesia yang melakukan hal-hal tidak terpuji di negeri Mahathir dan Anwar Ibrahim itu. Tetapi Malaysia lupa bahwa kontribusi dari jutaan pekerja legal dan entah berapa yang ilegal dari Indonesia sangat besar artinya bagi perkembangan ekonomi negeri itu. Tampaknya Malaysia lupa bahwa Indonesialah yang dulu mengirim guru-guru dari tingkat dasar sampai universitas ke negeri itu untuk membantu membangun peradaban modern di sana. Layakkah ulah segelintir orang Indonesia menjadi justifikasi untuk berkembangnya prasangka rasial yang merusak? Siapakah yang meyadap getah, memanen kelapa sawit dan gedung-gedung tinggi di seantero Malaysia yang dibayar cukup murah itu?  Bagaimana pula peran para cukong Malaysia yang mendatangkan pendatang haram lalu memperlakukan mereka seperti binatang? Bila orang Malaysia begitu bermartabat dan taat hukum, bagaimana mereka menjelaskan begitu banyak warganya yang terlibat pembalakan liar hutan-hutan Indonesia, penyeludupan, pencurian di laut, perdagangan manusia dan sikap tak terpuji lainnya? Atas dasar apa sebenarnya perasaan superior mereka dan selanjutnya prasangka rasialis terhadap Indonesia dikembangkan? Dan mengapa mereka melakukannya kepada negeri serumpun, tetangga dan mayoritas beragama yang sama? Mengapa tidak kepada orang Filipina, Bangladesh dan Sri Lanka yang juga banyak di sana? Benarkah hal itu semata-mata karena buruknya perilaku dan kualitas manusia Indonesia yang mencari nafkah di sana? Benarkah melulu ini adalah masalah orang Indonesia saja ataukah ini ada hubungannya dengan sejarah di masa lalu yang tak lekang dalam ingatan penduduk Malaysia? Atau apa??? Kita hanya bisa menebak-nebak dalam hati!

Satu hal yang tidak bisa dipungkiri, manusia-manusia Indonesia ini telah kehilangan martabatnya dan selanjutnya kehilangan kemanusiaannya. Sebuah kadi yang menyedihkan bagi negeri yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke 62 ini. Entah apa yang ada dibenak para pemimpin negeri ini saat melihat situasi yang ada.

Salah sendiri

Tidak ada salahnya jika kita menggunakan momen ini untuk berefleksi dan mengubah diri. Martabat suatu bangsa adalah kumpulan dari martabat manusianya. Bangsa yang tidak menghargai martabat warganya pasti suatu saat juga akan kehilangan martabatnya dalam peradaban dunia. Manusia Indonesia, terutama para pekerja migrannya sudah kehilangan martabat dan kemanusiaannya sejak dari kampung halamannya, di tempat penampungan hingga tempat mereka bekerja di negeri orang. Pun, ketika mereka kembali ke negeri ini setelah memeras keringat dan darah di rantau orang.  Pendek kata, pelecehan dan penderitaan adalah situasi yang dialami oleh para pekerja migran itu sejak dari negeri sendiri. Pembiaran yang dipraktekkan oleh para penguasa dan kelas menengah masyarakat Indonesia sendirilah yang sekarang menampar muka sendiri. Sungguh menyebalkan menyaksikan para petinggi negeri ini bicara tentang martabat dan nasionalisme ketika selama ini mereka tidak sungguh-sungguh peduli terhadap pelecehan martabat manusia warganya. Sepanjang tahun 2007 saja hampir 200 orang pekerja migran Indonesia yang meregang nyawa di negeri orang dan tidak mendapat perhatian serta pembelaan yang seharusnya. Baru setelah seorang warga kelas menengah yang tersangkut maka seluruh negeri ini seolah sontak bangkit berteriak.

Apa yang dialami oleh pekerja migran Indonesia sangat kontras dengan apa yang dialami oleh pekerja serupa dari negeri lain. Hal ini sudah terlalu sering dibicarakan tetapi langkah-langkah yang diambil pemerintah tak juga mampu menjadi terobosan yang berarti. Masyarakat kelas menengah Indonesia juga cenderung tidak peduli terhadap isu ini, menganggap diri berbeda, jijik dan tak sudi campur dengan para pekerja migran. Baik ketika di negeri sendiri maupun ketika berada di luar negeri. Mereka lupa, jika mereka abai terhadap isu ini maka bukan tak mungkin mereka juga akan terkena imbasnya ketika prasangka dan diskriminasi terhadap orang Indonesia berkembang di luar negeri. Lihatlah bagaimana angkuhnya orang Indonesia di banda-bandar udara internasional, di atas pesawat atau ketika bertemu di luar negeri. Sungguh kontras dengan bangsa-bangsa lain yang begitu hangat ketika bertemu orang sebangsa.

Kepedulian dan Martabat Kita

Jika kita ingin membantu menghapus citra dan prasangka rasialis orang Indonesia di luar negeri, maka kita harus berbenah. Pemerintah tak bisa lagi menganggap masalah ini sebagai isu tidak penting yang bisa diurus sambil lalu. Sekaranglah waktunya bagi para pemimpin baik politisi maupun birokrasi untuk bekerja keras membuat terobosan-terobosan nyata. Presiden harus menunjukkan kepeduliannya dengan melibatkan diri lewat kepemimpinan dan kebijakan eksekutif. Diskriminasi terhadap pekerja Indonesia harus dihapus sejak dari dalam negeri, mereka harus dibangun dan dipompa martabatnya sebagai manusia. Pemerintah harus mulai membangun kesepakatan dengan berbagai negeri yang menampung pekerja Indonesia, memberikan perlindungan, pelayanan dan pembelaan selama mereka bekerja hingga kembali ke kampung halamannya. Jalur khusus TKI harus dihapus karena lebih banyak merugikan para pekerja tersebut. Jika perlu para pekerja migran ini diperlakukan seperti rombongan haji, dimana aparat pemerintah diberangkat khusus bersama mereka dan memastikan mereka sampai ke tempat tujuan. Secara berkala pemerintah juga harus melakukan monitoring dan pendampingan, tentu saja dengan memastikan praktek ini tidak menjadi modus korupsi dan pemerasan gaya baru.

Martabat kita sebagai manusia Indonesia dan sebagai bangsa ditentukan oleh seberapa jauh kita memperlakukan manusia di negeri sendiri. Nasionalisme yang hanya tergerak oleh simbol-simbol semata hanyalah nasionalisme bendera yang sempit dan tanpa makna. Nasionalisme Indonesia hendaklah dibangun atas isi, praktek keseharian dan terinstitusionalisasi dalam praksis, bukan slogan-slogan kosong tanpa makna. Jika kita peduli terhadap martabat kita sebagai bangsa maka mulailah peduli terhadap nasib sesama, keadilan dan persamaan. Tanpa itu, martabat kita sifatnya absurd dan tidak relevan. Jika kita hendak dihormati di negeri orang, hormatilah sesama ketika di negeri sendiri dan ketika bersua di negeri orang. Bersuaralah terhadap ketidak adilan terhadap yang tertindas sejak dari negeri sendiri dan buanglah kesombongan sebagai "bukan TKI" ketika anda hendak ke luar negeri. Dengan begitu, anda membangkitkan martabat orang Indonesia.

Akhir pekan lalu jagad politik Indonesia diramaikan oleh isu panas terkait sengkarut dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan(DKP), kali ini antara Presiden SBY dan politisi licin Amien Rais. Selama seminggu sebelumnya, tindakan Amien Rais mengakui dana siluman DKP yang diterimanya saat Pilpres 2004 menjadi perbincangan publik. Mendapati dukungan publik yang luas karena tindakannya itu, Amien semakin gencar menari, menyanyi  dan menyeret-nyeret para Capres lainnya untuk ikut menari dan berdendang mengikuti iramanya. Jadilah Amien sebagai tokoh harapan dalam pemberantasan korupsi yang diidolakan publik, menambah gelar sebelumnya sebagai Bapak Reformasi. Pada puncaknya Amien semakin berani dan sering menyentil sang Presiden terkait dana DKP itu dan dana bantuan dari luar negeri yang jelas terlarang. Presiden  akhirnya meradang, dalam sebuah konferensi pers di bawah pohon dihalaman istana yang sejuk karena terpaan angin, SBY menumpahkan kemarahan dan menunjukkan watak aslinya. Jauh dari kesan polesan untuk pencitraan, mimik dan bahasa tubuh sang Presiden berbalik seratus derajat.

Sebenarnya masalah mendasarnya adalah isu hukum terkait tertib anggaran pemerintah yang dikelola tanpa prinsip good governance yang memadai. Sebuah praktek jamak di seluruh departemen pemerintah akibat yang jika hendak diberantas akan membawa seluruh menteri dan petinggi pemerintah yang pernah menjabat akan masuk penjara. Persoalan kemudian melebar ketika para preman politik menggunakan isu ini untuk kepentingan pemilu dan pilpres 2009. Banyak pihak menuding bahwa kasus Rohmin adalah "kerjaan" para operator Presiden untuk menjatuhkan citra mantan presiden Megawati yang sedang naik daun sebagai tokoh oposisi. Aroma tebang pilih sangat kental mengingat hanya Rohmin serta beberapa mentri era Megawati yang diseret ke meja hijau terkait pemberantasan korupsi. Yang "mungkin" di luar perkiraan sebelumnya, dalam persidangan terungkap bahwa Rohmin ternyata memasang taruhannya ke semua capres dan partai politik yang dianggap kuat. Hampir semua capres dan tim suksesnya tercatat menerima dana haram itu, termasuk PKS yang mengkampanyekan partainya lebih putih dari warna putih, alias putih tak ternoda oleh uang haram. Yang lebih parah lagi, Amin adalah satu-satunya capres yang menerima langsung dana non-budgeter itu dengan tangannya sendiri (cash on hands). Sebuah perilaku tidak terpuji yang sebenarnya mencerminkan betapa rendahnya kualitas moral dan kepemimpinan sang capres reformasi itu.

Dana Non-budgeter dan Pemberantasan Korupsi

Dana non-budgeter adalah dana yang dikumpulkan oleh departemen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang tidak dianggarkan dalam APBN. Dana ini berasal dari sulap menyulap dana APBN dan sumbangan (baca: pemerasan) dari para rekanan departemen terkait. Dana ini tidak dilaporkan kepada auditor (BPK/BPKP) dan sangat rawan korupsi mengingat tidak ada pertanggung jawaban pengelolaannya. Para birokrat dan pimpinan departemen menggunakan dana ini karena proses APBN yang lambat dan terbatasnya anggaran yang ada untuk memenuhi syahwat belanja dan setoran politik dan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Rohmin. BPK sudah berulang kali berteriak soal ini tetapi anjing mengonggong kafilah tetap berlalu. Sinyalemen BPK bahwa dana rawan korupsi ini jumlahnya antara 4 - 10 trilyun di seluruh departemen pemerintah, bandingkan dengan dana DKP yang cuma belasan milyar saja.

Dana DKP ini ibarat ATM para menteri, bisa diambil kapan saja, berapa saja dan digunakan untuk apa saja. Prosesnya gampang, cukup dengan proposal atau kirim sms maka katabelece sang mentri akan meluncur dengan mudah. Sudah banyak korban yang jatuh karena masalah ini, Rahardi Ramelan, Akbar Tanjung, Gus Dur, Said Aqil dan sekarang Rohmin Dahuri. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika memang ini praktek umum mengapa hanya Rohmin yang diseret ke pengadilan? Bagaimana dengan departemen lain yang business as usual? Pengusutan dana ini terang sekali harus didukung sebagai pintu masuk pemberantasan korupsi dan inefisiensi di birokrasi. Tetapi lagi-lagi isu berbelok menjadi isu politik, bukan isu hukum dan good governance apalagi pemberantasan korupsi.

Amien Menari

Melihat gelagat bahwa dirinya akan menjadi sasaran empuk opini publik terkait kasus ini, Amien Rais mengambil strategi dan langkah yang mumpuni. Para wartawan dikumpulkan dan dengan mimik bak pemain sinetron kelas wahid, sang pahlawan reformasi mengakui keterlibatan dirinya dan siap menghadapi konsekwensi hukum. Sampai di situ, derajat kenegarawan dan moral politik serta hukum sang guru besar patut mendapat acungan jempol. Apalagi ketika kemudian dia bak seorang guru moral mengajak para pihak lainnya yang turut kecipratan agar mengakui dan bertanggung jawab juga. Lagi-lagi sang reformis itu patut mendapat acungan jempol. Tetapi kemudian karena dukungan publik yang lebih luas atas sikap dan tindakannya, sang politisi licin itu mulai menyeret-nyeret tokoh lain di muka umum dan berusaha membentuk opini serta membangun genderang perang pada semua orang, terutama sang Presiden. Di sini, isu hukum dan moral telah bergeser menjadi isu politik dan upaya membangun basis untuk membangun posisi tawar politik, terutama kepada pemerintahan SBY-JK. Semakin hari Amien semakin nyaring bernyanyi dan menari hingga pada puncaknya SBY terbakar amarah dan melakukan serangan balik. Alhasil msalah hukum pengelolaan dana non-budgeter menjadi kabur dan bergeser menjadi isu lain yang seharusnya tidak campur aduk.

Secara komunikasi, langkah Amien Rais adalah sebuah master piece. Dia berhasil membangun positioning dari brand yang busuk menjadi icon baru yang menjadi trend-setter. Strategi komunikasi politik yang dibangun oleh Amien Rais  berhasil mencapai tiga hal: pertama, "mencuci bersih" image sebagai politisi kotor yang kecipratan uang haram menjadi simbol pembersihan praktek money politik dan korupsi. Kedua, Amien berhasil menggiring Presiden dalam gelanggang permainan yang dikuasainya yang ditunjukkan oleh respon SBY lewat konferensi pers di bawah pohon rindang itu. Ketiga, Amien berhasil dalam menggeser isu dan membentuk opini sebagaimana yang dikehendakinya. Kita belum melihat tercapainya tujuan lain yang berpotensi muncul pasca kericuhan ini, misalnya; pertama, apakah Amien berhasil mencapai kompromi atau tawar menawar politik dengan Presiden terkait proses hukum dana gelap ini. Kedua, sejauh mana hal ini dapat meningkatkan popularitasnya dan sekaligus menghancurkan image lawan-lawan politiknya.

Apapun nanti hasilnya, jelas bahwa harapan publik akan good governance dan pemberantasan korupsi akan semakin jauh dari harapan. Sebaliknya, para pejabat yang dulu atau sampai saat ini masih mengelola dana haram non-budgeter akan bersora-sorak gembira karena kasus ini akan melempem. Sampai di sini kita perlu mempertanyakan sepak terjang Amien Rais dan motif dibelakangnya, apakah untuk rakyat atau untuk dirinya sendiri. Kita juga mempertanyakan tebang pilih pemerintahan SBY dan komitmen partai politik terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Partai politik terutama PKS yang selalu berkampanye "bersih dan peduli" harus menggunakan momentum ini untuk menjelaskan mengapa mereka sampai menggunakan uang haram dalam perhelatan politik kemarin. Bagi partai-partai yang sejak lama dituding terlibat uang kotor hendaknya juga memakai momentum ini untuk memperbaiki diri jika tak ingin rakyat semakin tak percaya pada parpol.

Respon SBY

Sungguh mengherankan melihat respon SBY yang tidak strategik dan cenderung reaktif dalam "berperang" dengan Amien Rais. Sang presiden yang diketahui luas sangat canggih dalam menjahit strategi pencitraan kali ini gagal memilih jalan keluar yang elegan. Sikap dan kata-kata yang dipilih dalam konferensi pers itu jelas-jelas kesalahan fatal karena beberapa hal: Pertama, sang presiden sudah masuk perangkap Amien Rais karena meladeni secara langsung (head to head) isu yang diusung oleh Amien. Harusnya SBY konsisten melokalisir isu itu menjadi isu hukum dan korupsi. Kedua, ekspressi kemarahan tersebut merupakan target Amien Rais padahal banyak cara lain untuk meminimalisir atau bahkan mematahkan serangan Amien. SBY bisa saja tidak meladeni isu itu dan memposisikan Amien sebagai orang kalah dan kotor yang sedang terpojok. Ketiga, SBY cukup menghantam Amien dengan meminjam tangan orang lain untuk counter propaganda dan bukannya menunjukkan muka asem nya keseluruh penjuru. Keempat, lebih baik lagi jika SBY justru menggunakan humor untuk meladeni Amien Rais dari pada mengangkatnya menjadi lawan yang setara. Pada akhirnya SBY akan terpaksa berkompromi karena aset politiknya tak menungkinkan untuk menambah lawan pada saat dia sendiri sedang menghadapi oposisi dan teribat sengketa dengan Golkar yang merupakan pendukung utamanya. Saya percaya, saat ini SBY sedang pusing memikirkan tawaran kompromi dan cara melakukannya. Pada saat begini, persoalan bangsa pasti jadi urusan kedua. Lagi-lagi pelanduk mati di tengah!

Kelihatannya komunikasi politik SBY sedang berada di titik nadir. Entah kemana perginya para tukang bisik komunikasi politiknya, mungkin sudah ditendang oleh para lingkaran dalam dan pembisik avonturir yang sekarang banyak merapat bak burung pemakan bangkai. Jelas terlihat bahwa sang presiden semakin terasing di istana dalam jejaring yang dibangunnya sendiri. Waktu semakin pendek bagi sang presiden dan asset politiknya semakin menipis dan bisa dikatakan citranya semakin terpuruk. Terlebih ketika performance pemerintahannya tak pernah bisa bangkit, sulit dibayangkan SBY mampu membalik keadaan seperti semula. Mungkin saat seperti ini, SBY perlu belajar dari Megawati. Kadang kala, diam itu emas...apalagi kalau dalam diam itu bekerja dan berproduksi dengan baik.